Sejarah Karhutla Indonesia dari Soekarno hingga Prabowo, Ini Catatan Terbesarnya, tahuberita.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu persoalan lingkungan yang terus menghantui Indonesia dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Pergantian presiden membawa perubahan kebijakan dan strategi pembangunan, tetapi ancaman api di kawasan hutan, gambut, serta lahan perkebunan belum sepenuhnya teratasi.
Sejarah karhutla Indonesia mencatat sejumlah peristiwa besar, mulai dari kebakaran di Kalimantan Timur pada 1982–1983 hingga bencana asap pada 1997–1998 dan 2015. Luas area terbakar, dampak kesehatan, serta kerugian ekonomi menjadikan kebakaran hutan bukan sekadar persoalan musiman, melainkan tantangan panjang dalam pengelolaan lingkungan.
Lantas, bagaimana catatan karhutla dari era Presiden Soekarno hingga Prabowo Subianto? Dan pemerintahan mana yang menghadapi kebakaran paling parah?
Era Soekarno, Catatan Karhutla Masih Terbatas
Pada masa Presiden Soekarno, isu kebakaran hutan belum menjadi perhatian nasional dengan intensitas seperti pada dekade-dekade berikutnya. Data mengenai luas kebakaran pada periode tersebut juga relatif terbatas dan belum terdokumentasi secara konsisten.
Kondisi ini membuat perbandingan karhutla era Soekarno dengan pemerintahan setelahnya tidak bisa dilakukan secara langsung. Perbedaan sistem pencatatan, kemampuan pemantauan satelit, dan perhatian terhadap persoalan lingkungan turut memengaruhi ketersediaan data.
Meski begitu, kebakaran hutan bukan fenomena yang baru muncul pada masa pemerintahan modern. Aktivitas manusia, perubahan penggunaan lahan, serta kondisi alam telah lama menjadi bagian dari dinamika ekosistem hutan Indonesia.
Era Soeharto, Kebakaran Besar Mengguncang Kalimantan
Dua peristiwa karhutla paling besar dalam sejarah Indonesia terjadi pada masa Presiden Soeharto.
Kebakaran 1982–1983 melanda Kalimantan Timur. Sejumlah kajian memperkirakan sekitar 3,2 juta hingga 3,6 juta hektare kawasan hutan terdampak. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kebakaran hutan tropis terbesar yang pernah tercatat.
Kebakaran kembali terjadi dalam skala jauh lebih luas pada 1997–1998. Bencana ini dipicu kombinasi kekeringan panjang akibat El Niño, kondisi hutan dan lahan yang rentan, serta aktivitas pembukaan lahan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pernah menyebut luas kebakaran pada 1997 mencapai sekitar 9 juta hektare, jauh melampaui kebakaran 2015 yang diperkirakan sekitar 2,6 juta hektare.
Kabut asap dari kebakaran tersebut meluas hingga negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, transportasi, aktivitas ekonomi, serta hubungan antarnegara.
Era Habibie hingga Megawati, Karhutla Menjadi Persoalan Berkelanjutan
Setelah Soeharto mundur pada 1998, Indonesia memasuki masa transisi politik. Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri memimpin negara dalam periode reformasi yang penuh perubahan.
Karhutla tetap menjadi persoalan, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Namun, tidak semua peristiwa pada masa ini memiliki dokumentasi luas yang setara dengan kebakaran 1997–1998.
Perubahan tata kelola kehutanan, desentralisasi, dan meningkatnya aktivitas perkebunan menjadi bagian dari konteks yang perlu diperhatikan ketika menelaah kebakaran pada periode tersebut.
Karhutla juga memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pergantian kepemimpinan. Pengelolaan lahan dan pengawasan aktivitas pembukaan kawasan menjadi tantangan lintas pemerintahan.
Era SBY, Kebakaran Tetap Mengancam
Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karhutla masih terjadi di berbagai wilayah. Salah satu perhatian penting adalah dampak kabut asap yang berulang di Sumatra dan Kalimantan.
Kebakaran hutan dan lahan mulai semakin kuat dipandang sebagai persoalan nasional sekaligus regional. Indonesia menghadapi tekanan untuk memperbaiki pengendalian kebakaran karena asap dapat melintasi batas negara.
Meski tidak sebesar peristiwa 1997–1998 berdasarkan sejumlah estimasi luas area terbakar, karhutla pada periode ini menunjukkan bahwa ancaman kebakaran belum dapat dihilangkan melalui kebijakan yang bersifat reaktif.
Era Jokowi, Karhutla 2015 Menjadi Titik Balik
Salah satu kebakaran paling besar pada masa Presiden Joko Widodo terjadi pada 2015.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas karhutla tahun tersebut mencapai sekitar 2,61 juta hektare. Kebakaran melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan, memicu kabut asap pekat, serta mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.
BNPB mencatat kondisi pencemaran udara saat itu sangat berbahaya. Dampaknya meluas ke sekolah, transportasi, kegiatan ekonomi, hingga hubungan Indonesia dengan negara tetangga.
Karhutla 2019 kembali menjadi perhatian besar. Luas area terbakar mencapai sekitar 1,64 juta hektare berdasarkan data KLHK. Kondisi musim kemarau, kekeringan, dan kerentanan lahan gambut menjadi faktor yang memperbesar risiko kebakaran.
Setelah kebakaran 2015, pemerintah memperkuat sejumlah upaya pencegahan, termasuk restorasi gambut dan pengawasan wilayah rawan.
Era Prabowo, Tantangan Pencegahan Masih Berlanjut
Pada masa Presiden Prabowo Subianto, karhutla tetap menjadi tantangan lingkungan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya harus mempertimbangkan periode kepemimpinan yang belum sama panjang serta data tahunan yang terus diperbarui.
Kebakaran tidak hanya dipengaruhi kebijakan pemerintah. Kondisi cuaca, fenomena El Niño, perubahan penggunaan lahan, pengeringan gambut, serta aktivitas manusia ikut menentukan luas dan intensitas kebakaran.
Karena itu, penilaian terhadap era Prabowo perlu didasarkan pada data resmi yang mencakup luas lahan terbakar, dampak kabut asap, jumlah kejadian, dan efektivitas pencegahan.
Era Presiden Mana yang Paling Parah?
Jika menggunakan indikator luas lahan terbakar, karhutla 1997–1998 pada era Soeharto merupakan salah satu yang paling parah dalam sejarah Indonesia, dengan estimasi sekitar 9 juta hektare atau lebih dalam sejumlah kajian.
Sementara itu, kebakaran 2015 pada era Jokowi menjadi salah satu bencana karhutla terbesar dalam sejarah modern Indonesia, dengan luas sekitar 2,6 juta hektare dan dampak kesehatan serta ekonomi yang sangat besar.
Namun, angka luas kebakaran bukan satu-satunya ukuran. Dampak terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, emisi karbon, kerusakan ekosistem, dan jumlah masyarakat terdampak juga perlu diperhitungkan.
Dari Soekarno hingga Prabowo, sejarah karhutla memperlihatkan satu persoalan yang terus berulang, api tidak mengenal pergantian presiden. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan kebijakan pencegahan, tata kelola lahan, dan penegakan hukum mampu memutus siklus kebakaran yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
