Praktik Penyadapan di Indonesia Disebut Berlangsung 30 Tahun, Cak Imin Buka Suara, tahuberita.com – Praktik penyadapan kembali menjadi sorotan setelah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat ke publik. Di tengah proses hukum yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut fenomena sadap-menyadap telah berlangsung lebih dari 30 tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin melalui akun X pribadinya pada Jumat, 6 November 2026. Ia menilai pengungkapan kasus penyadapan kali ini menjadi momentum penting karena, menurut pengalamannya, praktik serupa telah lama terjadi tetapi baru sekarang mendapat tindakan tegas dari Kapolri.
“Maksudku itu fenomena sadap menyadap itu sudah lama terjadi, lebih dari 30 tahun yang lalu, baru kali ini ada tindakan tegas dari Kapolri, Hormat Kapolri grak!” tulis Cak Imin.
Pernyataan itu muncul setelah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh politik berkembang menjadi perkara hukum yang melibatkan sejumlah nama besar di institusi kepolisian.
Cak Imin Mengaku Turut Menjadi Sasaran
Bagi Cak Imin, persoalan penyadapan bukan sekadar kabar yang muncul dalam pemberitaan. Ia mengaku termasuk salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran dalam kasus tersebut.
Sehari sebelumnya, Kamis, 5 November 2026, Cak Imin menyampaikan kekesalannya setelah mengetahui namanya disebut dalam perkara dugaan penyadapan. Ia mengecam tindakan tersebut dan berharap pihak yang terbukti terlibat mendapatkan hukuman setimpal.
Cak Imin juga mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menangani perkara tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini menjadi bagian penting dalam menjaga kewibawaan pemimpin negara serta memperbaiki kehidupan politik.
Ia turut menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Cak Imin berharap kepala negara tetap mendapat perlindungan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Namun, pengakuan Cak Imin sebagai pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan tetap perlu ditempatkan dalam konteks penyidikan. Identitas seluruh pihak yang disebut menjadi target dan rincian aktivitas penyadapan masih harus dikonfirmasi melalui proses hukum.
Mengapa Baru Sekarang Ada Tindakan Tegas?
Pernyataan Cak Imin mengenai praktik penyadapan selama lebih dari 30 tahun memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan penggunaan teknologi intersepsi di Indonesia.
Dalam pandangannya, fenomena tersebut telah berlangsung lama. Ia bahkan mengaku mengetahui praktik penyadapan sejak puluhan tahun lalu, tetapi saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap atau menangkap pihak yang diduga melakukannya.
“Saya sebetulnya sudah tahu 30 tahun yang lalu sebetulnya. Tapi kita enggak bisa nangkap saja. Enggak punya alat untuk menangkap,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan pengalaman dan penilaian pribadi Cak Imin. Meski demikian, klaim mengenai praktik penyadapan selama tiga dekade belum dapat dianggap sebagai gambaran menyeluruh tentang sejarah penyadapan di Indonesia.
Untuk memastikan apakah praktik tersebut benar berlangsung dalam rentang waktu yang disebutkan, diperlukan data, dokumen, serta hasil investigasi yang dapat diuji secara independen.
Penyadapan sendiri bukan tindakan yang sepenuhnya dilarang dalam penegakan hukum. Dalam kondisi tertentu, intersepsi komunikasi dapat dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang diatur undang-undang. Persoalan muncul ketika tindakan tersebut diduga dilakukan tanpa dasar hukum atau melampaui kewenangan.
Kasus Penyadapan Presiden Menyeret Sejumlah Perwira Tinggi
Kasus yang menjadi perhatian Cak Imin berawal dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Pada 5 November 2026, penyidik juga mengumumkan penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Penyidik mendalami dugaan penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS), termasuk dugaan akses tanpa prosedur yang semestinya serta penghapusan data elektronik.
Perkara tersebut menjadi sorotan karena menyangkut komunikasi kepala negara dan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang. Meski demikian, status tersangka tidak berarti seseorang telah terbukti bersalah. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses
Apresiasi kepada Kapolri dan Presiden Prabowo
Selain menyoroti praktik penyadapan, Cak Imin memberikan apresiasi kepada Kapolri dan Presiden Prabowo atas pengungkapan perkara tersebut.
Ia bahkan melontarkan seloroh mengenai keuntungan berkoalisi dengan Prabowo. Menurut Cak Imin, Presiden turut membantu mengungkap pihak yang diduga menyadap dirinya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sisi politik dari kasus yang sedang berkembang. Namun, di luar dinamika koalisi dan dukungan politik, penanganan perkara tetap menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Pengungkapan kasus ini diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana dugaan penyadapan berlangsung, siapa yang memiliki akses terhadap sistem, serta apakah terdapat kelemahan pengawasan yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi.
Menunggu Pengungkapan yang Lebih Luas
Pernyataan Cak Imin mengenai praktik penyadapan selama lebih dari 30 tahun menambah dimensi baru dalam kasus yang tengah menjadi perhatian publik.
Jika klaim tersebut ingin ditelusuri lebih jauh, diperlukan pembuktian melalui dokumen, kesaksian, dan hasil investigasi yang menjelaskan bagaimana praktik penyadapan berkembang dari waktu ke waktu.
Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat bahwa penggunaan teknologi pengawasan harus disertai batas kewenangan dan mekanisme kontrol yang jelas. Perlindungan komunikasi pribadi, keamanan pejabat negara, serta kebebasan masyarakat sipil perlu berjalan beriringan dengan kepentingan penegakan hukum.
Kini, publik menunggu hasil penyidikan yang dapat menjawab pertanyaan mengenai siapa saja yang menjadi sasaran, bagaimana penyadapan dilakukan, dan apakah praktik serupa benar telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pernyataan Cak Imin membuka ruang diskusi lebih luas. Namun, jawaban akhirnya tetap bergantung pada bukti dan proses hukum yang transparan.
