Membongkar Jejak Dana di Balik Alat Sadap Rp 1 Triliun Milik Listyo Sigit, tahuberita.com – Dugaan penggunaan perangkat penyadapan bernilai fantastis kembali menjadi sorotan setelah muncul klaim mengenai keberadaan alat sadap senilai Rp 1 triliun yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Persoalan ini tidak hanya menyentuh penggunaan teknologi pengawasan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan, kewenangan, serta transparansi pengadaan perangkat tersebut.
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, mengungkapkan sejumlah dugaan mengenai perangkat penyadapan tersebut dalam siniar di kanal Akbar Faizal Uncensored, Rabu, 4 November 2026. Dalam keterangannya, ia menyinggung kemungkinan adanya aliran dana dari judi online (judol), narkoba, hingga aktivitas pertambangan ilegal yang berkaitan dengan operasi perangkat tersebut.
Namun, dugaan mengenai sumber dana itu belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum. Belum tersedia bukti terbuka yang memastikan pembelian alat sadap senilai Rp 1 triliun tersebut benar-benar dibiayai uang hasil kejahatan.
Nilai Fantastis dan Pertanyaan Pengadaan
Angka Rp 1 triliun menjadi salah satu aspek yang paling menarik perhatian dalam persoalan ini. Nilainya bukan jumlah kecil, terutama ketika dikaitkan dengan pengadaan teknologi pengawasan yang memiliki kemampuan mengakses informasi dan komunikasi.
Perangkat penyadapan umumnya digunakan untuk mendukung kepentingan intelijen dan penegakan hukum. Teknologi semacam ini dapat membantu aparat mengungkap jaringan kejahatan, mengumpulkan informasi, serta melakukan pengawasan terhadap target tertentu sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, kemampuan tersebut juga membawa konsekuensi besar terhadap privasi dan perlindungan data. Penggunaannya harus memiliki dasar hukum, kewenangan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selamat Ginting menyebut perangkat yang menjadi sorotan memiliki nilai pengadaan sangat besar. Ia juga mengaitkan keberadaan alat tersebut dengan dugaan pemindahan perangkat dari Mabes Polri ke sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perwira tinggi kepolisian.
Meski demikian, nilai Rp 1 triliun masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Angka tersebut perlu diperiksa melalui dokumen pengadaan, kontrak pembelian, catatan anggaran, serta keterangan resmi dari pihak yang memiliki kewenangan.
Tanpa dokumen pendukung, nilai tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan besaran transaksi maupun pihak yang bertanggung jawab atas pembelian perangkat.
Dugaan Aliran Dana dari Judol hingga Narkoba
Dugaan mengenai sumber pembiayaan menjadi bagian paling sensitif dalam persoalan ini. Selamat Ginting menyebut kemungkinan adanya dana dari judi online dan narkoba yang berkaitan dengan operasi alat sadap.
Ia juga menyinggung dugaan aliran dana dari sektor pertambangan ilegal. Klaim tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan antara aktivitas kejahatan ekonomi dengan pembiayaan teknologi pengawasan.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat sadap. Penelusuran juga dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang, penyalahgunaan kewenangan, maupun keterlibatan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap pengadaan dan operasional perangkat.
Namun, hubungan antara dana kejahatan dan pembelian alat sadap harus dibuktikan melalui pemeriksaan transaksi keuangan. Penegak hukum perlu menelusuri rekening, pihak penerima, perusahaan perantara, kontrak pengadaan, hingga kemungkinan penggunaan aset untuk menyamarkan asal uang.
Penting pula membedakan dana yang berasal dari kegiatan ilegal dengan anggaran resmi negara. Keduanya memiliki jalur pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang berbeda.
Dalam konteks ini, dugaan aliran dana tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan atau hubungan antarindividu. Diperlukan bukti transaksi yang menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara sumber uang dan pembelian perangkat.
Tambang Ilegal dan Potensi Kejahatan Keuangan
Sektor pertambangan ilegal menjadi salah satu sumber dana yang disebut dalam dugaan tersebut. Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menghasilkan keuntungan besar, sekaligus membuka ruang bagi praktik pencucian uang dan penyamaran transaksi.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya mengungkap adanya perputaran dana yang diduga terkait penambangan emas tanpa izin dan distribusi emas ilegal. Dalam laporan yang dipublikasikan pada awal 2026, nilai perputaran dana tersebut disebut mencapai Rp 992 triliun sepanjang periode 2023–2025.
Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan dalam mengawasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal. Meski demikian, data perputaran dana tambang ilegal secara nasional tidak otomatis membuktikan adanya hubungan dengan pembelian alat sadap yang dikaitkan dengan Listyo Sigit.
Hubungan tersebut tetap memerlukan pembuktian tersendiri. Penyelidik perlu mengidentifikasi pihak yang melakukan transaksi, waktu aliran dana, serta tujuan penggunaan uang.
Penelusuran juga perlu mencakup kemungkinan penggunaan perusahaan atau rekening perantara untuk mengaburkan asal dana. Dengan begitu, dugaan yang muncul dapat diuji melalui bukti konkret, bukan sekadar asumsi.
Transparansi Pengadaan dan Pengawasan Penyadapan
Persoalan alat sadap bernilai besar turut membuka diskusi mengenai transparansi pengadaan teknologi pengawasan di Indonesia.
Perangkat penyadapan memiliki karakteristik berbeda dari barang pengadaan biasa. Informasi mengenai spesifikasi, kemampuan teknis, dan penggunaannya dapat berkaitan dengan kepentingan keamanan negara.
Kondisi tersebut memungkinkan adanya pembatasan akses terhadap sejumlah informasi. Namun, pembatasan tidak seharusnya menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran maupun pengawasan terhadap kewenangan aparat.
Dokumen yang dikutip dalam pemberitaan AFU.id menyebut adanya pengadaan sistem intrusi zero-click untuk Polda Metro Jaya senilai Rp 99,1 miliar pada 2017 dan Mabes Polri senilai Rp 149,9 miliar pada 2018.
Nilai pengadaan tersebut berbeda dari klaim Rp 1 triliun yang menjadi sorotan. Karena itu, kedua angka tidak dapat disamakan tanpa penjelasan mengenai jenis perangkat, periode pengadaan, serta cakupan transaksi.
Keterbukaan informasi menjadi penting untuk memastikan teknologi pengawasan digunakan sesuai tujuan yang sah. Pengawasan juga diperlukan agar perangkat tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, politik, atau aktivitas di luar kewenangan.
Menunggu Pembuktian dan Klarifikasi
Dugaan mengenai alat sadap Rp 1 triliun yang dikaitkan dengan Listyo Sigit masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Mulai dari kepastian nilai pengadaan, status kepemilikan perangkat, pihak yang mengoperasikan, hingga sumber pembiayaannya.
Klarifikasi dari pihak-pihak terkait menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran yang utuh. Penjelasan mengenai dokumen pengadaan, prosedur penggunaan perangkat, serta mekanisme pengawasan dapat membantu publik memahami persoalan secara lebih proporsional.
Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu menelusuri setiap dugaan berdasarkan bukti yang tersedia. Pemeriksaan transaksi keuangan, dokumen kontrak, dan keterangan saksi menjadi langkah penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum.
Publik juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penyelidikan, tanpa mengabaikan prinsip praduga tidak bersalah.
Pada akhirnya, persoalan alat sadap bernilai Rp 1 triliun bukan sekadar perkara teknologi pengawasan. Isu ini menyentuh kepercayaan publik terhadap institusi negara, penggunaan anggaran, dan perlindungan hak warga.
Dugaan aliran dana dari judol, narkoba, hingga tambang ilegal masih menunggu pembuktian. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan bergantung pada hasil penelusuran yang transparan, independen, dan didukung bukti hukum yang kuat.
