August 17, 2026

Gempa NTT Makin Jadi Perhatian, Purbaya Siapkan Dana Rp5 Triliun

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

 

Gempa NTT Makin Jadi Perhatian, Purbaya Siapkan Dana Rp5 Triliun, tahuberita.com –  Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026) membuat perhatian pemerintah tertuju pada percepatan penanganan warga terdampak. Di tengah proses evakuasi, pendataan kerusakan, dan pemulihan, pemerintah memastikan persoalan anggaran tidak menjadi hambatan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp5 triliun untuk kebutuhan penanganan bencana. Dana tersebut berada dalam mekanisme anggaran kebencanaan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dapat digunakan sebagai pembiayaan awal sesuai kebutuhan di lapangan.

Purbaya menegaskan, pemerintah juga membuka ruang untuk menambah anggaran apabila kebutuhan penanganan gempa NTT meningkat. Dengan demikian, dana Rp5 triliun tersebut bukan berarti menjadi batas maksimal pembiayaan untuk bencana di NTT.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat mengikuti pembahasan penanganan pascabencana bersama Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI. Pemerintah ingin memastikan respons darurat dapat berjalan cepat, sementara kebutuhan rekonstruksi nantinya dihitung berdasarkan kerusakan dan kebutuhan riil di lapangan.

 

Gempa M7,7 Guncang Flores

Gempa bumi yang menjadi perhatian pemerintah terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer.

Episentrum gempa berada di laut, sekitar 30 kilometer arah timur laut Nagekeo, NTT. Gempa disebabkan aktivitas sesar naik atau thrust fault. Karena pusat gempa berada di laut dan kekuatannya cukup besar, BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami.

Peringatan dini tsunami kemudian diakhiri BMKG pada pukul 07.30 WIB. Kendati demikian, masyarakat tetap diminta waspada karena aktivitas gempa susulan masih berlangsung.

Hingga Senin (17/8/2026), BMKG mencatat sebanyak 1.624 gempa susulan dengan magnitudo antara 1,3 hingga 6,2. Dari jumlah tersebut, 23 gempa susulan memiliki magnitudo di atas 5 dan 59 gempa susulan dirasakan masyarakat.

Situasi tersebut membuat proses penanganan tidak hanya berkaitan dengan pencarian dan evakuasi korban, tetapi juga memastikan warga tetap mendapatkan tempat aman, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta informasi yang akurat.

 

Korban dan Kerusakan Terus Didata

Dampak gempa M7,7 di Flores cukup besar. Data yang berkembang menunjukkan puluhan warga meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

BNPB pada perkembangan terbaru mencatat 53 orang meninggal dunia dan 135 orang mengalami luka. Sementara itu, pendataan kerusakan bangunan juga masih berlangsung dan dapat berubah seiring proses verifikasi di lapangan.

Pada tahap awal pendataan, kerusakan tercatat terjadi pada rumah warga serta sejumlah fasilitas umum. BNPB sebelumnya juga melaporkan kerusakan pada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kantor, dan infrastruktur lainnya.

Selain warga yang menjadi korban, ribuan masyarakat memilih meninggalkan rumah mereka karena khawatir terhadap gempa susulan maupun kondisi bangunan yang tidak lagi aman.

BNPB mencatat sekitar 9.290 warga masih bertahan di sejumlah titik pengungsian pascagempa. Kondisi ini membuat kebutuhan logistik dan layanan dasar menjadi salah satu prioritas dalam penanganan bencana.

 

Dana Rp5 Triliun Disiapkan untuk Respons Bencana

Dalam situasi seperti ini, ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting. Pemerintah tidak ingin proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemulihan terhambat karena persoalan pembiayaan.

Purbaya menjelaskan, pemerintah memiliki mekanisme dana siap pakai atau on call untuk merespons bencana. Anggaran yang tersedia melalui BNPB dapat menjadi sumber pembiayaan awal ketika terjadi bencana.

Menurut Purbaya, dana tersebut sekitar Rp5 triliun. Namun, karena anggaran tersebut merupakan dana siaga untuk penanggulangan bencana, angka Rp5 triliun tidak secara khusus berarti seluruhnya dialokasikan hanya untuk gempa NTT. Dana digunakan sesuai kebutuhan penanganan bencana dan mekanisme yang berlaku.

Hal ini penting dipahami agar informasi mengenai dana Rp5 triliun tidak menimbulkan anggapan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran final sebesar Rp5 triliun khusus untuk NTT.

Pemerintah masih akan melihat kebutuhan aktual berdasarkan laporan dari BNPB dan perkembangan penanganan di lapangan.

 

Jika Kurang, Anggaran Bisa Ditambah

Purbaya memastikan pemerintah tidak akan membiarkan persoalan anggaran menjadi kendala dalam penanganan gempa NTT.

Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah dapat memberikan tambahan anggaran sesuai kebutuhan. Dengan mekanisme tersebut, pembiayaan penanganan bencana dapat disesuaikan dengan skala kerusakan dan tahapan pemulihan.

Purbaya menyebut penanganan bencana dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah respons kedaruratan, kemudian dilanjutkan dengan pemulihan hingga rekonstruksi. Setiap tahap memiliki kebutuhan pembiayaan yang berbeda sehingga penggunaan anggaran akan mengikuti perkembangan penanganan.

Pendekatan tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk lebih fleksibel dalam menentukan prioritas. Kebutuhan mendesak seperti evakuasi, layanan kesehatan, tempat pengungsian, makanan, air bersih, serta logistik dapat ditangani terlebih dahulu.

Setelah kondisi darurat teratasi, pemerintah dapat masuk ke tahap pemulihan yang lebih panjang.

 

Fokus Tidak Hanya pada Bantuan Darurat

Penanganan gempa NTT tidak berhenti ketika proses evakuasi selesai. Pemerintah menghadapi pekerjaan yang jauh lebih panjang, yakni memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak.

Rumah yang rusak harus diperbaiki atau dibangun kembali. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak perlu dipulihkan. Infrastruktur yang mengalami kerusakan juga harus mendapatkan penanganan agar aktivitas masyarakat kembali normal.

Karena itu, Purbaya menyampaikan bahwa kebutuhan rekonstruksi nantinya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan apabila kebutuhan pemulihan terus meningkat.

Di sinilah peran anggaran negara menjadi penting. Pemulihan pascabencana membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan darurat beberapa hari.

 

Pemerintah Percepat Penanganan

Pemerintah juga menegaskan percepatan penanganan gempa Flores. Selain BNPB, berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri terlibat dalam respons bencana.

Kondisi geografis NTT menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan. Wilayah terdampak yang tersebar membuat distribusi bantuan dan proses pendataan membutuhkan koordinasi yang kuat.

Di sisi lain, aktivitas gempa susulan masih menjadi perhatian. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi waspada terhadap kemungkinan guncangan berikutnya.

Kondisi bangunan yang rusak juga perlu diperhatikan. Warga diminta tidak memaksakan diri kembali ke rumah apabila struktur bangunan dinilai belum aman.

 

Anggaran Menjadi Jaminan Penanganan Berlanjut

Pernyataan Purbaya mengenai kesiapan dana Rp5 triliun memberikan sinyal bahwa pemerintah telah menyiapkan instrumen fiskal untuk merespons situasi darurat.

Namun, besaran anggaran yang benar-benar digunakan untuk gempa NTT nantinya akan bergantung pada hasil kaji cepat, kebutuhan masyarakat, serta tahapan penanganan. Pemerintah juga masih memiliki opsi menambah anggaran apabila kebutuhan di lapangan meningkat.

Dengan kondisi korban dan kerusakan yang masih dalam proses pendataan, kebutuhan penanganan diperkirakan terus berkembang.

Bagi masyarakat terdampak, yang paling penting saat ini bukan hanya besarnya angka anggaran, tetapi seberapa cepat bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Gempa M7,7 telah meninggalkan pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat NTT. Dari evakuasi korban hingga pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum, seluruh proses membutuhkan waktu, koordinasi, dan pembiayaan yang memadai.

Kesiapan dana sekitar Rp5 triliun menjadi salah satu instrumen awal pemerintah untuk memastikan proses tersebut dapat berjalan. Purbaya juga memastikan bahwa jika kebutuhan penanganan melampaui dana yang tersedia, pemerintah siap menambah dukungan anggaran.

Dengan demikian, perhatian pemerintah terhadap gempa NTT tidak hanya berhenti pada respons darurat. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan proses pemulihan berjalan hingga tahap rekonstruksi.