
Bogor Kembali Disorot KPK! Kini Giliran Bupati Rudy Susmanto Diperiksa soal Insentif Pajak, tahuberita.com – Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus bergulir. Kali ini, giliran Bupati Bogor Rudy Susmanto yang dimintai keterangan oleh penyidik lembaga antirasuah terkait dugaan pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Rudy diperiksa KPK sebagai saksi pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pemeriksaan berlangsung di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu menjadi perhatian karena penyidikan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah tersebut telah menyeret sejumlah pejabat dan aparatur pemerintahan ke dalam agenda pemeriksaan.
Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan Rudy berkaitan dengan dugaan praktik pemotongan insentif upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Pemeriksaan kepada yang bersangkutan berkaitan dengan dugaan praktik pemotongan atas insentif upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Pemkab Bogor,” kata Budi.
KPK memilih melakukan pemeriksaan di wilayah Bogor karena terdapat sejumlah saksi lain yang juga perlu dimintai keterangan. Dengan begitu, penyidik dapat melakukan pendalaman informasi secara lebih efektif tanpa harus memanggil seluruh saksi ke Jakarta.
Dugaan Pemotongan Insentif Jadi Pintu Masuk Penyidikan
Kasus yang kini menjadi perhatian publik tersebut bermula dari dugaan adanya pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Upah pungut merupakan insentif yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemungutan pajak serta retribusi daerah. Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat praktik pemotongan terhadap insentif yang seharusnya diterima oleh pegawai.
Penyidik tidak hanya menelusuri apakah pemotongan tersebut benar terjadi, tetapi juga berusaha mengetahui bagaimana mekanismenya berjalan, berapa besar nilai yang dipotong, serta seberapa sering praktik tersebut dilakukan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik turut mendalami ke mana aliran uang hasil pemotongan tersebut bermuara.
Artinya, perhatian penyidik tidak berhenti pada persoalan berkurangnya hak pegawai. KPK juga ingin mengetahui apakah terdapat pihak tertentu yang menerima keuntungan dari praktik tersebut dan bagaimana pola pengelolaan uang itu berlangsung.
Jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini akan menjadi persoalan serius karena menyangkut pengelolaan pendapatan daerah sekaligus hak aparatur pemerintah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.
Uang Rp1,5 Miliar Diamankan KPK
Perkembangan perkara ini mulai menjadi perhatian luas pada Agustus 2026. Saat itu, sempat beredar informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Bogor.
Namun, KPK pada 20 Agustus 2026 meluruskan kabar tersebut dengan menyatakan tidak melakukan OTT di wilayah Kabupaten Bogor.
Meski demikian, sehari setelahnya, lembaga antirasuah mengungkapkan telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.
Uang tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor.
Penanganan perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Penerbitan sprindik tersebut menandai bahwa KPK mulai mengumpulkan bukti dan keterangan secara lebih mendalam untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.
Namun, sampai pemeriksaan Rudy Susmanto diumumkan pada 30 Oktober 2026, KPK belum menetapkan tersangka dalam penyidikan tersebut.
Sejumlah Pejabat Pemkab Bogor Turut Diperiksa
Pemeriksaan Rudy bukan satu-satunya agenda penyidik KPK dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.
Sebelumnya, sejumlah pejabat dan pegawai pemerintahan juga telah dimintai keterangan. Pada 27 Oktober 2026, KPK memeriksa Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang dikenal dengan nama Jaro Ade.
Pada hari yang sama, penyidik turut memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Inspektur Daerah Arif Rahman, staf Bappenda sekaligus Bendahara Pengeluaran Sesilia Windy Gloriana, serta ajudan Bupati Bogor, Gilang Windu.
Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri keterangan dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan pemerintahan daerah.
Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah pegawai Bappenda dan BKPSDM. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pemberian insentif serta dugaan aliran uang hasil pemotongan.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menyusun gambaran yang lebih utuh mengenai dugaan praktik yang sedang diusut.
Penggeledahan Sejumlah Kantor Pemerintahan
Selain memeriksa saksi, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Bogor pada Agustus 2026.
Pada 27 Agustus, penyidik mendatangi kantor Bappenda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan proses pengumpulan bukti dalam penyidikan yang dilakukan KPK.
Menariknya, pengusutan di lingkungan Pemkab Bogor tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah.
KPK juga mengungkap adanya penyidikan terpisah terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Dengan demikian, terdapat dua perkara yang menjadi perhatian penyidik, yakni dugaan penerimaan uang dari pemotongan upah pungut serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Kedua perkara tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui proses penyidikan.
Publik Menunggu Kejelasan Penanganan Kasus
Pemeriksaan Bupati Bogor Rudy Susmanto menambah perhatian publik terhadap perkembangan penanganan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Sebagai kepala daerah, Rudy memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor. Karena itu, keterangannya sebagai saksi menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik untuk memperoleh informasi mengenai perkara tersebut.
Meski demikian, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Status hukum Rudy harus dibedakan dari pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan alat bukti dan proses hukum.
Di sisi lain, masyarakat tentu berharap pengusutan perkara ini berjalan transparan. Terlebih, persoalan yang sedang didalami menyangkut pengelolaan pendapatan daerah dan hak pegawai pemerintah.
Publik kini menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan penting, bagaimana pemotongan upah pungut itu berlangsung, siapa saja yang mengetahui mekanismenya, serta ke mana uang yang terkumpul selama praktik tersebut diduga berlangsung dialirkan?
KPK masih memiliki pekerjaan untuk mengungkap rangkaian dugaan tersebut. Sampai ada perkembangan resmi berikutnya, penyidikan dan pemeriksaan para saksi akan menjadi penentu arah penanganan kasus yang kini kembali menempatkan Kabupaten Bogor dalam sorotan nasional.