November 19, 2026

Prabowo Bidik Mafia Tambang, Kerugian Negara Rp300 Triliun dan Emas Ilegal Jadi Sorotan

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

Prabowo Bidik Mafia Tambang, Kerugian Negara Rp300 Triliun dan Emas Ilegal Jadi Sorotan, tahuberita.com – Persoalan pengelolaan kekayaan alam kembali menjadi perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, sorotan mengarah pada sektor pertambangan emas yang selama bertahun-tahun dihadapkan pada persoalan penambangan ilegal, penyelundupan, hingga aliran hasil tambang ke luar negeri.

Prabowo berulang kali menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintah pun mulai memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, termasuk menindak jaringan yang diduga mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa memenuhi kewajiban kepada negara.

Besarnya persoalan tersebut terlihat dari sejumlah pengungkapan pemerintah. Prabowo sebelumnya menyebut potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal mencapai Rp300 triliun. Sementara itu, pemerintah juga mencatat perkembangan pengelolaan emas melalui pembentukan Bank Emas nasional.

Di tengah upaya tersebut, angka 253 ton emas menjadi perhatian dalam narasi pengamanan kekayaan nasional. Namun, angka tersebut perlu dibedakan dari data emas yang secara resmi telah diumumkan pemerintah. Hingga informasi yang dapat diverifikasi, Prabowo menyampaikan bahwa Bank Emas Indonesia telah mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai mencapai Rp360 triliun pada Agustus 2026.

Prabowo Soroti Kebocoran Kekayaan Tambang

Persoalan tambang ilegal bukan sekadar menyangkut kegiatan produksi tanpa izin. Praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara melalui pajak, royalti, serta kewajiban lain yang seharusnya dibayarkan perusahaan pertambangan.

Pada 15 Agustus 2025, Prabowo mengungkapkan terdapat 1.063 titik aktivitas tambang ilegal yang terdeteksi di Indonesia. Pemerintah memperkirakan penertiban terhadap aktivitas tersebut berpotensi menyelamatkan kekayaan negara hingga Rp300 triliun.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya tantangan pemerintah dalam mengawasi sektor pertambangan. Apalagi, kegiatan ilegal tidak selalu berhenti pada proses penggalian mineral, tetapi dapat berkembang menjadi jaringan distribusi, pengolahan, perdagangan, hingga penyelundupan.

Praktik seperti ini membuat pengawasan harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Penindakan terhadap lokasi tambang saja tidak cukup apabila jalur penampungan dan perdagangan hasil tambang masih dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

Tambang Ilegal Hasilkan 500 Kilogram Emas per Bulan

Persoalan tersebut kembali disorot Prabowo dalam perayaan HUT ke-15 Partai NasDem pada 11 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkap adanya satu tambang emas yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin. Aktivitas pertambangan tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan.

Jika dihitung selama satu tahun, produksinya dapat mencapai enam ton emas. Prabowo memperkirakan nilai hasil tambang tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun per tahun.

Menurut Presiden, kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan bentuk pengambilan kekayaan negara karena pelakunya tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan royalti.

Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa persoalan tambang ilegal memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Produksi emas dalam jumlah ratusan kilogram setiap bulan menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap asal-usul mineral yang beredar di pasar.

Selain menelusuri lokasi penambangan, aparat juga perlu mengidentifikasi pihak yang membeli, mengolah, mengangkut, dan memperdagangkan emas tersebut.

 

Bank Emas Jadi Strategi Menahan Emas di Dalam Negeri

Salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat pengelolaan emas nasional adalah membangun ekosistem Bank Emas atau bullion bank.

Prabowo meresmikan layanan Bank Emas pada 26 Februari 2025 melalui PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat memperkuat rantai perdagangan emas domestik.

Sebelum adanya Bank Emas, pemerintah menyoroti kondisi ketika emas hasil pertambangan Indonesia tidak seluruhnya diperdagangkan dan dikelola di dalam negeri.

Melalui fasilitas tersebut, emas dapat disimpan, diperdagangkan, serta dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan. Dengan demikian, nilai ekonomi emas tidak hanya berhenti pada kegiatan penambangan, tetapi juga dapat berkembang melalui aktivitas keuangan nasional.

Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan bahwa Bank Emas yang dijalankan Pegadaian dan BSI telah mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai kurang lebih Rp360 triliun.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan ekosistem perdagangan emas dalam negeri. Meski demikian, angka emas yang dikelola Bank Emas tidak dapat langsung disamakan dengan emas hasil sitaan tambang ilegal.

 

Penyelundupan Emas Keluar Negeri Ikut Menjadi Sorotan

Selain penambangan tanpa izin, pemerintah juga menghadapi persoalan penyelundupan emas. Aktivitas tersebut berpotensi mengurangi pengawasan negara terhadap asal-usul komoditas serta transaksi perdagangan mineral.

Pada Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa aparat telah mengamankan 353 kilogram emas yang diduga diselundupkan ke luar negeri.

Emas tersebut diketahui dibawa melalui sejumlah jalur, termasuk bandara dan pelabuhan. Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa pengawasan perdagangan emas membutuhkan keterlibatan banyak instansi.

Bea Cukai, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait memiliki peran dalam memastikan setiap pengiriman komoditas memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penelusuran transaksi keuangan juga diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang memperoleh keuntungan dari perdagangan emas ilegal. Dengan begitu, penindakan tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan.

 

Tantangan Pemerintah Membongkar Mafia Tambang

Upaya memberantas mafia tambang membutuhkan proses yang tidak sederhana. Jaringan pertambangan ilegal dapat melibatkan banyak pihak dengan peran berbeda, mulai dari pemodal, pemilik alat berat, pengelola lokasi, penadah, hingga perusahaan pengolahan.

Karena itu, penegakan hukum perlu disertai pembuktian yang kuat. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah juga perlu memastikan lahan bekas tambang ilegal tidak kembali dimanfaatkan untuk kegiatan serupa. Pengawasan lingkungan, pemulihan kawasan, serta perlindungan masyarakat sekitar menjadi bagian penting dalam penertiban pertambangan.

Di sisi lain, keberadaan tambang rakyat juga perlu mendapatkan perhatian. Penataan perizinan dan pembinaan terhadap penambang skala kecil dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi aktivitas pertambangan tanpa izin.

 

Menjaga Kekayaan Emas untuk Kepentingan Nasional

Besarnya potensi emas Indonesia menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah. Kekayaan mineral yang melimpah tidak otomatis memberikan manfaat maksimal apabila pengelolaannya masih dihadapkan pada kebocoran penerimaan dan perdagangan ilegal.

Pemerintahan Prabowo kini menghadapi pekerjaan besar untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Pembentukan Bank Emas, pengawasan ekspor, serta penindakan tambang ilegal menjadi beberapa langkah yang telah ditempuh.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya aset yang disita atau besarnya nilai emas yang dikelola lembaga keuangan. Pemerintah juga perlu memastikan penerimaan negara meningkat, aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan, dan masyarakat di sekitar wilayah tambang memperoleh manfaat.

Pada akhirnya, persoalan 253 ton emas dan potensi kerugian Rp300 triliun perlu ditempatkan dalam konteks data yang tepat. Angka-angka tersebut menggambarkan isu berbeda dalam pengelolaan kekayaan mineral nasional.

Tantangan terbesarnya adalah memastikan emas yang berasal dari bumi Indonesia tidak menjadi sumber keuntungan bagi jaringan ilegal, melainkan memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.