
Gibran Mundur, Siapa yang Akan Mendampingi Prabowo hingga 2029? tahu berita.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua tahun, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Keputusan tersebut membuat posisi orang nomor dua di Indonesia mengalami kekosongan. Perhatian publik kini tertuju pada satu pertanyaan besar: siapa sosok yang akan dipilih untuk mendampingi Prabowo hingga akhir masa pemerintahan 2024–2029?
Pergantian ini bukan sekadar persoalan mencari pengganti Gibran. Posisi Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam pemerintahan, mulai dari membantu Presiden menjalankan tugas kenegaraan hingga menjaga kesinambungan kebijakan nasional.
Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan menerima, menghormati, dan mendukung keputusan pengunduran diri tersebut. Dalam pernyataan resminya di Istana Merdeka, Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Sementara itu, MPR mulai menyiapkan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan yang kosong. Sejumlah nama politikus dan pejabat negara pun mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial.
Pengunduran Diri Gibran Membuka Babak Baru
Surat pengunduran diri Gibran disampaikan langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat tersebut telah diterima pada 12 November 2026.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Ia juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, surat tersebut tidak memuat penjelasan terperinci mengenai alasan khusus pengunduran dirinya.
Presiden Prabowo kemudian menyampaikan bahwa dirinya menghormati keputusan tersebut. Prabowo juga mengapresiasi kontribusi Gibran selama dua tahun mendampingi pemerintahan.
Pengunduran diri ini menjadi perkembangan politik penting karena terjadi sebelum masa jabatan pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029 berakhir.
Dengan demikian, pemerintah membutuhkan sosok baru yang dapat mengisi posisi tersebut hingga akhir periode pemerintahan.
Delapan Nama Mulai Masuk Bursa Pengganti Gibran
Seiring dengan kekosongan jabatan Wakil Presiden, sejumlah tokoh mulai disebut memiliki peluang untuk menjadi pendamping Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut terdapat delapan nama yang berpotensi masuk dalam pertimbangan pengisian posisi tersebut.
Nama-nama itu berasal dari sejumlah partai politik yang memiliki peran dalam dinamika pemerintahan dan parlemen.
Mereka adalah Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Zulkifli Hasan, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dari delapan nama tersebut, beberapa memiliki posisi strategis di lembaga negara maupun partai politik.
Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan. Sementara Bahlil Lahadalia menjabat Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sufmi Dasco Ahmad merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra. Adapun Sugiono menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Ahmad Muzani saat ini menjabat Ketua MPR RI. Muhaimin Iskandar memimpin Partai Kebangkitan Bangsa, Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, sedangkan AHY menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Meski demikian, daftar tersebut masih berupa nama-nama potensial yang disebut dalam pembicaraan politik. Belum ada satu pun yang dapat dipastikan menjadi pilihan Presiden Prabowo.
Dasco, Muzani, hingga Sugiono Jadi Perhatian
Di antara sejumlah nama yang beredar, Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono turut menjadi perhatian karena berasal dari lingkungan Partai Gerindra.
Dukungan terhadap Dasco bahkan mulai disuarakan sejumlah pihak setelah namanya masuk dalam bursa kandidat.
Namun, Dasco meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden dalam menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan hak konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco pada Selasa, 17 November 2026, ketika menanggapi dukungan terhadap dirinya untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa bursa calon pengganti Wakil Presiden masih berkembang. Dukungan politik dari partai maupun kelompok tertentu belum otomatis menjadikan seseorang sebagai calon resmi.
Keputusan akhirnya tetap berada pada Presiden Prabowo melalui mekanisme pengajuan dua nama kepada MPR.
Bagaimana Mekanisme Memilih Wakil Presiden Baru?
Pergantian Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung seperti pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024.
Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama kandidat. Selanjutnya, MPR bertugas memilih satu di antara dua nama tersebut melalui sidang paripurna.
Mekanisme ini juga diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.
Artinya, pengganti Gibran tidak otomatis berasal dari partai politik yang sama atau harus merupakan pejabat yang saat ini berada di kabinet.
Presiden memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai tokoh sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Pemilihan Dijadwalkan 9 Desember 2026
MPR telah menyepakati jadwal sidang paripurna untuk memilih, menetapkan, sekaligus melantik Wakil Presiden pengganti Gibran pada Rabu, 9 Desember 2026.
Jadwal tersebut mengalami perubahan dari rencana sebelumnya yang semula ditetapkan pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan penjadwalan ulang dilakukan setelah mempertimbangkan agenda kenegaraan Presiden Prabowo.
Sementara itu, Presiden harus menyerahkan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya paling lambat 25 November 2026, atau 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
MPR juga telah menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen calon yang diajukan Presiden.
Setelah proses verifikasi selesai, kedua nama akan dibawa ke sidang paripurna untuk dipilih oleh anggota MPR.
Tantangan Mendampingi Prabowo hingga 2029
Siapa pun yang nantinya terpilih menggantikan Gibran akan menghadapi tantangan pemerintahan yang tidak ringan.
Sisa masa jabatan hingga 2029 menjadi periode penting bagi pemerintahan Prabowo. Berbagai program nasional, mulai dari pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, membutuhkan koordinasi yang kuat di tingkat pemerintahan.
Wakil Presiden juga memiliki posisi strategis dalam membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan dan menjaga komunikasi antarlembaga negara.
Karena itu, sosok pengganti Gibran tidak hanya akan dinilai dari latar belakang politiknya, tetapi juga pengalaman pemerintahan, kemampuan koordinasi, serta penerimaan dari berbagai kekuatan politik.
Hingga 17 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Prabowo kepada MPR.
Bursa kandidat masih terbuka. Delapan nama telah mencuat, tetapi keputusan akhir berada di tangan Presiden dan proses pemilihan oleh MPR.
Kini, perhatian publik tertuju pada 25 November sebagai batas pengajuan kandidat dan 9 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan. Dari dua nama yang nantinya diajukan, satu sosok akan mendapatkan mandat untuk mendampingi Prabowo hingga 2029.