
Prabowo Mulai Telusuri 104 Perusahaan Terkait Karhutla, Sejumlah Pihak Didakwa, tahuberita.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pemerintah tidak hanya mengerahkan personel untuk memadamkan api, tetapi juga mulai menelusuri dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.
Sebanyak 104 perusahaan disebut tengah masuk dalam proses penyelidikan kepolisian terkait kasus karhutla. Dari jumlah tersebut, 11 perusahaan telah didakwa, sementara 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026. Di hadapan para pemimpin negara Asia Tenggara, Prabowo menjelaskan langkah pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan sekaligus menindak pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.
Menurut Prabowo, pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah perusahaan. Salah satunya melalui pencabutan 17 konsesi perusahaan yang berkaitan dengan persoalan karhutla.
“Kami terpaksa mengambil langkah-langkah yang sangat tegas. Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa,” ujar Prabowo.
Ia kemudian menegaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 104 perusahaan yang sedang diselidiki oleh kepolisian Indonesia.
104 Perusahaan Masuk Penyelidikan
Pernyataan Prabowo memperlihatkan bahwa penanganan karhutla mulai diarahkan pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk korporasi yang memiliki aktivitas usaha di kawasan rawan kebakaran.
Persoalan ini menjadi perhatian karena kebakaran hutan dan lahan tidak selalu berkaitan dengan faktor alam. Aktivitas manusia, pembukaan lahan, hingga dugaan pembakaran secara sengaja juga menjadi bagian yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Dalam konteks tersebut, penyelidikan terhadap perusahaan menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui apakah kebakaran terjadi akibat kelalaian, pelanggaran aturan, atau tindakan yang memang disengaja.
Meski demikian, status hukum setiap perusahaan tetap perlu dibedakan. Perusahaan yang masih dalam penyelidikan belum dapat dianggap terbukti melakukan tindak pidana. Begitu pula perusahaan yang masuk daftar untuk didakwa masih harus melalui tahapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah pencabutan konsesi juga menjadi perhatian tersendiri. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan proses pidana, tetapi juga menggunakan kewenangan administratif terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kawasan terdampak karhutla.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, pemerintah belum memerinci seluruh nama perusahaan yang masuk dalam daftar penyelidikan. Rincian mengenai lokasi konsesi, jenis usaha, serta bentuk dugaan pelanggaran masing-masing perusahaan juga masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Karhutla Berlangsung Hampir Empat Bulan
Di luar persoalan penegakan hukum, Prabowo turut menjelaskan besarnya upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, kebakaran berlangsung hampir empat bulan sebelum kondisi mulai terkendali. Situasi tersebut membuat pemerintah harus mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar, termasuk personel pemadam kebakaran hutan yang bertugas di sejumlah wilayah.
Prabowo menyebut sebanyak 71.000 personel telah diterjunkan untuk menangani kebakaran. Operasi tersebut bukan tanpa risiko. Sebanyak 16 petugas dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas, sementara sejumlah personel lainnya mengalami luka-luka.
Pemerintah juga kehilangan dua helikopter dalam rangkaian operasi penanganan karhutla.
Angka tersebut memperlihatkan beratnya upaya pemadaman yang dilakukan di lapangan. Petugas harus berhadapan dengan kondisi hutan yang sulit dijangkau, cuaca yang berubah, serta api yang dapat kembali menyebar ketika kondisi lingkungan mendukung.
Prabowo menyebut fenomena El Nino kali ini sebagai salah satu yang terparah dalam 50 tahun terakhir. Kondisi cuaca tersebut turut menjadi tantangan dalam mengendalikan kebakaran yang meluas di sejumlah kawasan.
Meski api mulai terkendali, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan kebakaran serupa tidak kembali terjadi pada periode berikutnya.
Asap Karhutla Sampai ke Malaysia dan Singapura
Dampak kebakaran hutan di Indonesia ternyata tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri. Kabut asap yang muncul akibat karhutla juga menyebar hingga ke wilayah Malaysia dan Singapura.
Persoalan tersebut bahkan menjadi pembahasan dalam forum pertemuan pemimpin ASEAN. Prabowo secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada kedua negara atas dampak asap yang dirasakan masyarakat mereka.
Ia mengakui bahwa kebakaran yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan persoalan lintas batas negara. Meski tidak disengaja, dampaknya tetap dirasakan oleh negara-negara tetangga.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Indonesia, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani kebakaran tersebut.
Permintaan maaf itu menjadi bagian dari penjelasan Indonesia di tengah perhatian negara-negara ASEAN terhadap persoalan kabut asap yang berulang.
Bagi kawasan Asia Tenggara, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan dalam negeri. Asap yang terbawa angin dapat melintasi perbatasan dan mengganggu aktivitas masyarakat di negara lain, mulai dari kesehatan hingga kegiatan ekonomi.
Pemerintah Siapkan Langkah Pencegahan
Prabowo menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang setiap tahun.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program untuk memperbaiki sistem pencegahan kebakaran hutan.
Perubahan tersebut diharapkan membuat penanganan karhutla lebih terarah, mulai dari pengawasan kawasan rawan kebakaran, pemantauan aktivitas perusahaan, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan.
Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga, terutama dalam mengawasi kawasan hutan dan lahan yang memiliki risiko tinggi terbakar.
Di sisi lain, proses hukum terhadap 104 perusahaan akan menjadi salah satu bagian yang patut diperhatikan dalam perkembangan penanganan karhutla ke depan.
Publik kini menunggu kejelasan mengenai perusahaan mana saja yang terbukti memiliki keterlibatan, bagaimana proses pembuktiannya, serta sanksi yang akan diberikan apabila pelanggaran ditemukan.
Pencabutan 17 konsesi dan proses hukum terhadap sejumlah perusahaan menjadi langkah awal yang telah disampaikan pemerintah. Namun, pekerjaan belum selesai. Pengawasan terhadap kawasan hutan, transparansi proses penyelidikan, dan upaya mencegah kebakaran berikutnya masih menjadi tantangan besar.
Penanganan karhutla pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api berhasil dipadamkan. Pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah dan kemampuan pemerintah mencegah kebakaran berulang juga akan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.