November 20, 2026

Jejak Bisnis Arif Kurniawan Terkuak, Kejagung Usut Dugaan Korupsi Nikel 12 Tahun

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

Jejak Bisnis Arif Kurniawan Terkuak, Kejagung Usut Dugaan Korupsi Nikel 12 Tahun, tahuberita.com – Bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan yang berlangsung selama lebih dari satu dekade. Salah satu nama yang ikut mencuat dalam penyidikan tersebut adalah Arif Kurniawan, pengusaha yang disebut sebagai pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan tambang nikel.

Perhatian penyidik kini tertuju pada PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ). Perusahaan tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.

Rentang waktu tersebut memperlihatkan panjangnya persoalan yang sedang ditelusuri aparat penegak hukum. Bukan hanya menyangkut aktivitas produksi nikel, penyidik juga berupaya mengurai bagaimana izin pertambangan dikelola, siapa pihak yang memperoleh keuntungan, serta dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam proses administrasi pertambangan.

 

Nama Arif Kurniawan Muncul dalam Penyidikan

Nama Arif Kurniawan mulai menjadi perhatian setelah Kejagung mengungkap adanya sejumlah perusahaan tambang yang diduga berada dalam kendalinya.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan Arif merupakan salah satu pemilik manfaat atau beneficial ownerPT BSJ. Artinya, penyidik mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan tersebut.

Keterangan itu disampaikan Anang pada Selasa, 10 November 2026, setelah penyidik menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi.

Menurut Kejagung, perusahaan tersebut dikelola oleh Arif Kurniawan. Namun, penyidik masih perlu mendalami lebih jauh struktur pengendalian perusahaan, termasuk hubungan antara pemilik manfaat, pengurus, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional.

Persoalan ini menjadi penting karena penyidikan tidak hanya berhenti pada satu badan usaha. Kejagung juga tengah menelusuri kemungkinan keterkaitan Arif dengan sejumlah perusahaan lain yang bergerak di sektor pertambangan nikel.

 

Enam Perusahaan Masuk dalam Penelusuran Kejagung

Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang diduga berada dalam kendali Arif Kurniawan bersama seorang berinisial LEI melalui holding PT DDA.

Keenam perusahaan tersebut adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karyatama Konawe Abadi (KAA), PT Anugrah Nusantara Indonesia (ANI), PT Anugrah Mineral Indonesia (AMI), PT Anugrah Mineral Indonesia Damai (AMID), dan PT Hafar Jaya (HJ).

Dari perusahaan-perusahaan tersebut, PT BSJ memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1.030 hektare. Sementara PT KAA tercatat memiliki wilayah IUP sekitar 1.036 hektare.

Adapun PT ANI memiliki wilayah sekitar 106 hektare, PT AMI sekitar 1.000 hektare, dan PT AMID sekitar 1.026 hektare.

Pengungkapan enam perusahaan ini memperlihatkan luasnya jaringan usaha yang sedang ditelusuri penyidik. Meski demikian, status hukum masing-masing perusahaan tidak dapat disamaratakan. Hingga pengumuman penetapan tersangka pada 10 November 2026, Kejagung secara resmi menyebut PT BSJ sebagai tersangka korporasi.

Penyidik masih mendalami perusahaan lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.

 

Izin Berakhir, Aktivitas Tambang Diduga Berlanjut

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian Kejagung adalah dugaan aktivitas pertambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin perusahaan telah berakhir.

Dalam penjelasan Kejagung, PT BSJ diduga tetap melakukan kegiatan penambangan nikel setelah izin operasinya berakhir pada 2014. Aktivitas tersebut disebut masih berjalan hingga 2025.

Kondisi ini menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara karena kegiatan pertambangan tidak bisa dilepaskan dari kepastian perizinan dan kewajiban perusahaan terhadap negara.

Penyidik juga mengungkap PT BSJ dan PT KAA diduga melanjutkan aktivitas pertambangan setelah masa izin usaha produksi berakhir. Kedua perusahaan disebut menggunakan skema suspend atau penangguhan izin hingga beberapa kali.

Kejagung menilai mekanisme tersebut perlu ditelusuri karena penghentian izin seharusnya berimplikasi pada pengembalian wilayah pertambangan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dugaan pelanggaran inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penyidik mengusut tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

 

Dugaan Aliran Suap kepada Penyelenggara Negara

Penyidikan kasus ini juga berkembang ke dugaan pemberian uang kepada oknum penyelenggara negara.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar sebelumnya mengungkap dugaan adanya pemberian sesuatu dari perusahaan-perusahaan tambang untuk mempermudah proses administrasi.

Dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan sejumlah tahapan pengelolaan pertambangan, mulai dari perizinan, produksi, hingga penjualan hasil tambang.

Menurut Saiful, penyidik masih menyusun konstruksi perkara dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam aktivitas tersebut.

Hingga 6 November 2026, Kejagung telah memeriksa sebanyak 38 saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai hubungan antara perusahaan tambang, proses perizinan, dan dugaan aliran uang kepada pihak tertentu.

Meski demikian, identitas penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian tersebut belum diungkap secara terperinci kepada publik.

 

Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti

Dalam rangka memperkuat penyidikan, Kejagung juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Pada 5 November 2026, penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta. Dari kegiatan itu, aparat mengamankan uang tunai sekitar Rp11,795 miliar.

Selain uang, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen, telepon genggam, laptop, serta perangkat CCTV yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang-barang tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan penelusuran bukti. Penyidik juga melibatkan tim digital forensik untuk memeriksa perangkat elektronik yang disita.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke sejumlah kantor perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada dokumen perizinan, tetapi juga berusaha menelusuri alur komunikasi, transaksi, dan hubungan antarpihak dalam jaringan usaha pertambangan.

 

Penetapan PT BSJ Menjadi Babak Baru Perkara

Pada 10 November 2026, Kejagung akhirnya menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi.

Perusahaan tersebut disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penetapan ini menjadi perkembangan penting karena penyidik mulai mengarahkan pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha yang diduga terlibat dalam perkara.

Namun, proses hukum masih berjalan. Peran masing-masing pihak, termasuk pengurus perusahaan dan pemilik manfaat, tetap harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan.

Di sisi lain, Kejagung juga belum menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara terhadap perusahaan lain yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

Jejak bisnis Arif Kurniawan kini menjadi salah satu bagian yang terus ditelusuri. Pertanyaan mengenai bagaimana perusahaan dapat tetap menjalankan aktivitas pertambangan setelah izin berakhir, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah terdapat keterlibatan pejabat dalam proses perizinan masih menunggu jawaban dari penyidikan.

Kasus ini pada akhirnya bukan sekadar persoalan satu perusahaan tambang. Ada persoalan lebih besar mengenai pengawasan izin, tata kelola sumber daya alam, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan yang perlu dibuktikan secara hukum.

Publik kini menunggu sejauh mana Kejagung mampu mengurai jaringan perusahaan yang diduga terkait, menelusuri aliran keuntungan, dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.