Gebrakan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Berencana Mengurangi APBN Untuk Program MBG, tahuberita.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, mulai melakukan langkah besar dalam pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah rencana efisiensi anggaran yang berpotensi kembali menurunkan kebutuhan dana APBN tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Langkah ini dinilai sebagai gebrakan awal untuk memperkuat tata kelola BGN sekaligus memastikan program MBG berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Kebijakan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap besarnya anggaran MBG yang menjadi salah satu program dengan alokasi dana terbesar dalam APBN 2026. Sebelumnya, anggaran program ini telah dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Namun, pimpinan baru BGN menyatakan masih terdapat ruang efisiensi yang dapat dilakukan tanpa mengorbankan target penerima manfaat.
Langkah tersebut langsung memicu perhatian berbagai kalangan, mulai dari ekonom, pelaku pasar, hingga masyarakat yang selama ini mengikuti perkembangan program makan gratis nasional.
Fokus Baru: Efisiensi Tanpa Mengurangi Penerima
Dalam konsolidasi internal yang dilakukan setelah pergantian kepemimpinan, efisiensi anggaran menjadi agenda utama yang dibahas oleh pimpinan BGN.
Nanik menegaskan bahwa sasaran utama bukanlah memangkas manfaat program, melainkan menghilangkan berbagai pengeluaran yang dinilai kurang efektif sehingga dana negara dapat digunakan secara lebih optimal. Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari APBN harus memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, khususnya kelompok penerima MBG seperti siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Karena itu, strategi efisiensi yang disiapkan lebih berorientasi pada perbaikan tata kelola dan peningkatan akurasi penyaluran bantuan daripada sekadar memangkas anggaran secara administratif.
Anggaran Sudah Dipangkas Rp67 Triliun
Sebelum muncul rencana efisiensi terbaru, pemerintah sebenarnya telah lebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran MBG tahun 2026.
Pagu program yang semula mencapai Rp335 triliun dipangkas menjadi Rp268 triliun. Artinya, terdapat pengurangan anggaran sekitar Rp67 triliun dibandingkan rencana awal. Meski demikian, BGN menilai masih terdapat peluang untuk melakukan penghematan tambahan melalui berbagai langkah perbaikan sistem.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menaruh perhatian besar pada efisiensi belanja negara di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan berbagai program prioritas nasional.
Empat Strategi Penghematan Disiapkan
Untuk mencapai target efisiensi, BGN telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Salah satu yang paling utama adalah melakukan evaluasi ulang terhadap data penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Dengan basis data yang lebih akurat, risiko salah sasaran dapat ditekan sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.
Langkah berikutnya adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur MBG baru di sejumlah wilayah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan belanja investasi yang sebelumnya menyerap anggaran cukup besar.
Selain itu, BGN juga berencana meningkatkan pengawasan operasional dapur MBG yang telah beroperasi agar biaya distribusi dan pengadaan bahan pangan dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima program.
Strategi lainnya adalah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
Belajar dari Sorotan terhadap Tata Kelola MBG
Dorongan untuk melakukan efisiensi tidak muncul tanpa alasan.
Dalam beberapa bulan terakhir, program MBG sempat menjadi sorotan akibat berbagai kritik mengenai penggunaan anggaran dan tata kelola pengadaan barang pendukung program. Sejumlah pihak menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar dana jumbo yang digelontorkan negara benar-benar fokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Kondisi tersebut membuat pimpinan baru BGN berupaya menunjukkan komitmen untuk memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah tersebut.
Efisiensi anggaran menjadi salah satu instrumen yang dipilih untuk menjawab berbagai kritik sekaligus memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Potensi Penghematan Puluhan Triliun Rupiah
Sebelumnya, wacana efisiensi MBG juga pernah dibahas oleh pemerintah dan otoritas fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah mengungkapkan bahwa usulan efisiensi dari BGN berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp40 triliun per tahun melalui berbagai penyesuaian operasional program.
Sementara itu, pada periode sebelumnya Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana, juga menyebut potensi penghematan dapat mencapai Rp30 triliun hingga Rp45 triliun tergantung perkembangan kondisi dan implementasi kebijakan di lapangan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa ruang efisiensi dalam program MBG masih cukup besar meskipun anggaran awalnya telah mengalami penyesuaian.
Tidak Mengurangi Komitmen terhadap Program Prabowo
Meski fokus pada penghematan, BGN menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pengurangan komitmen pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Program ini tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo karena dianggap memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi masyarakat.
Target besar pemerintah untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat tetap dipertahankan. Karena itu, efisiensi lebih diarahkan pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan.
Dengan kata lain, pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran yang lebih kecil tetap mampu menghasilkan manfaat yang sama atau bahkan lebih besar.
Tantangan di Wilayah 3T
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi MBG adalah pelayanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Biaya distribusi makanan dan logistik di daerah-daerah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Karena itu, BGN sedang menyiapkan berbagai skema alternatif agar layanan tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kondisi lokal dinilai menjadi kunci untuk menjaga efektivitas program di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
Respons Positif dari Kalangan Ekonomi
Sejumlah ekonom menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan BGN.
Menurut mereka, penghematan anggaran bukan hanya penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah memiliki tingkat efektivitas yang tinggi.
Dengan besarnya kebutuhan belanja negara saat ini, efisiensi menjadi salah satu cara agar pemerintah tetap memiliki ruang fiskal untuk mendanai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Karena itu, upaya BGN melakukan evaluasi dan penghematan dianggap sebagai langkah yang tepat selama tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Momentum Reformasi BGN
Pergantian kepemimpinan di BGN dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi kelembagaan.
Selain memperkuat tata kelola internal, pimpinan baru juga dihadapkan pada tugas besar untuk memastikan program MBG berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran.
Publik kini menaruh harapan besar agar lembaga yang mengelola salah satu program terbesar pemerintah tersebut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Efisiensi anggaran menjadi langkah awal yang dinilai mampu menunjukkan keseriusan BGN dalam melakukan pembenahan.
Rencana Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang untuk kembali menekan kebutuhan APBN Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu gebrakan terbesar sejak pergantian kepemimpinan lembaga tersebut. Setelah anggaran MBG dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, BGN masih melihat peluang penghematan lebih lanjut melalui perbaikan tata kelola, evaluasi penerima manfaat, pengendalian investasi, dan peningkatan efisiensi operasional.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penghematan tersebut tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat maupun kualitas layanan program. Jika berhasil dijalankan, kebijakan ini tidak hanya membantu menjaga kesehatan APBN, tetapi juga berpotensi menjadi contoh bagaimana program nasional berskala besar dapat tetap berjalan efektif dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.
