Bahlil Usulkan Anggaran Rp815 Miliar untuk Kompor Listrik, Sasar Rumah Tangga Daya di Bawah 900 VA, tahuberita.com – Pemerintah kembali menghidupkan wacana program kompor listrik sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik dalam pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2027. Program tersebut dirancang untuk menjangkau rumah tangga dengan kapasitas listrik rendah, termasuk pelanggan di bawah 900 VA.
Usulan itu disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI saat membahas kebutuhan anggaran Kementerian ESDM untuk tahun anggaran 2027. Menurutnya, program kompor listrik menjadi salah satu instrumen penting dalam diversifikasi energi sekaligus mengurangi beban impor LPG yang selama ini masih cukup besar.
Langkah tersebut langsung menarik perhatian publik. Pasalnya, program konversi kompor listrik sempat menjadi perdebatan beberapa tahun lalu sebelum akhirnya tidak dilanjutkan secara luas. Kini pemerintah mencoba menghadirkan pendekatan baru dengan teknologi kompor listrik yang disebut lebih hemat energi dan dapat digunakan pada rumah tangga dengan daya listrik terbatas.
Fokus Kurangi Ketergantungan LPG Impor
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah perlu mencari alternatif energi selain LPG untuk kebutuhan memasak rumah tangga. Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap LPG impor membuat negara harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar setiap tahun.
Karena itu, pemerintah mulai mendorong penggunaan energi alternatif seperti kompor listrik dan compressed natural gas (CNG) sebagai bagian dari bauran energi nasional. Strategi tersebut dinilai lebih berkelanjutan dalam jangka panjang sekaligus memanfaatkan pasokan listrik domestik yang relatif melimpah.
Dalam paparannya di DPR, Bahlil menjelaskan bahwa anggaran Rp815,56 miliar yang diusulkan khusus diperuntukkan bagi program kompor listrik. Nilai tersebut menjadi bagian dari program baru yang diajukan Kementerian ESDM dalam RAPBN 2027.
Pemerintah berharap penggunaan kompor listrik dapat membantu menekan konsumsi LPG bersubsidi yang selama ini terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah rumah tangga.
Menyasar Pelanggan Listrik di Bawah 900 VA
Salah satu hal yang membedakan program terbaru ini dibandingkan rencana sebelumnya adalah sasaran penerima manfaat. Jika dahulu kompor induksi dianggap hanya cocok untuk rumah tangga dengan daya listrik besar, kini pemerintah mengklaim teknologi terbaru memungkinkan penggunaan pada pelanggan dengan daya lebih kecil.
Bahlil mengatakan pihaknya tengah mengkaji model kompor listrik yang dapat beroperasi pada daya di bawah 900 VA. Dengan demikian masyarakat di daerah pedesaan maupun wilayah terpencil tetap bisa memanfaatkan teknologi tersebut tanpa harus melakukan penambahan daya listrik secara signifikan.
Menurutnya, pendekatan ini penting agar program tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini masih menggunakan LPG bersubsidi sebagai kebutuhan utama memasak sehari-hari.
Keberadaan kompor listrik berdaya rendah juga dinilai dapat menjadi solusi bagi keluarga berpenghasilan rendah yang ingin beralih ke energi yang lebih modern namun tetap terjangkau.
Bagian dari Program Energi Nasional
Usulan anggaran kompor listrik tidak berdiri sendiri. Dalam pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2027, pemerintah juga mengusulkan program konversi motor listrik dengan alokasi anggaran sekitar Rp635,24 miliar.
Jika digabungkan, total anggaran yang diusulkan untuk program motor listrik dan kompor listrik mencapai sekitar Rp1,45 triliun. Kedua program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.
Pemerintah menilai elektrifikasi di sektor transportasi maupun rumah tangga akan memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi pengurangan impor energi maupun peningkatan pemanfaatan listrik nasional.
Selain itu, program tersebut juga dianggap sejalan dengan target pengurangan emisi karbon yang menjadi salah satu agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Tantangan Infrastruktur dan Kesiapan Masyarakat
Meski menawarkan berbagai manfaat, rencana pengadaan kompor listrik kembali memunculkan sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kesiapan infrastruktur listrik di berbagai daerah.
Beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan jaringan distribusi listrik yang stabil. Kondisi ini berpotensi menjadi kendala apabila penggunaan kompor listrik meningkat secara signifikan dalam waktu singkat.
Selain itu, aspek edukasi masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan LPG lebih praktis dan ekonomis dibandingkan kompor listrik.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pengadaan perangkat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah meyakinkan masyarakat mengenai manfaat ekonomi dan keamanan penggunaan kompor listrik.
Pengalaman program serupa di masa lalu menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan energi rumah tangga membutuhkan waktu serta dukungan kebijakan yang konsisten.
Potensi Efisiensi Anggaran Negara
Dari sisi fiskal, pemerintah melihat peluang penghematan yang cukup besar apabila konsumsi LPG impor dapat ditekan secara bertahap. Selama ini Indonesia masih mengimpor sebagian besar kebutuhan LPG nasional sehingga menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan energi.
Dengan meningkatkan penggunaan listrik sebagai sumber energi memasak, pemerintah berharap kebutuhan impor LPG dapat berkurang dalam jangka panjang. Langkah ini dinilai mampu membantu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi energi yang terus meningkat setiap tahun.
Selain itu, peningkatan konsumsi listrik rumah tangga juga dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas pembangkit yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir.
DPR Akan Bahas Usulan Anggaran
Meski telah diajukan oleh Kementerian ESDM, anggaran Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik masih harus melalui proses pembahasan bersama DPR RI. Komisi XII DPR akan melakukan evaluasi terhadap manfaat program, mekanisme pelaksanaan, hingga sasaran penerima sebelum memberikan persetujuan.
Dalam rapat kerja, Bahlil juga berharap anggota DPR dapat membantu memetakan daerah-daerah yang berpotensi menjadi lokasi implementasi awal program kompor listrik. Pendekatan tersebut dinilai penting agar program dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Babak Baru Konversi Energi Rumah Tangga
Usulan anggaran kompor listrik senilai Rp815,56 miliar menandai babak baru upaya pemerintah dalam mendorong konversi energi rumah tangga. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, program kali ini dirancang untuk menjangkau pelanggan listrik berdaya rendah, termasuk rumah tangga di bawah 900 VA.
Apabila mendapat persetujuan DPR dan masuk dalam RAPBN 2027, program tersebut berpotensi menjadi salah satu kebijakan energi terbesar pemerintah dalam beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, keberhasilan implementasinya akan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, penerimaan masyarakat, serta kemampuan pemerintah memastikan bahwa kompor listrik benar-benar menjadi alternatif yang ekonomis, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
