Simak! Ini Daftar Mobil yang Dikabarkan Dilarang Isi BBM Subsidi Pertalite Mulai 1 Juni 2026, tahuberita.com – Isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite kembali menjadi perbincangan panas di media sosial. Kali ini, publik ramai membahas kabar bahwa mulai 1 Juni 2026, mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc tidak lagi diperbolehkan mengisi Pertalite di SPBU.
Kabar tersebut menyebar luas melalui media sosial, grup percakapan, hingga sejumlah portal berita online. Narasi yang beredar menyebutkan sistem digital MyPertamina nantinya akan secara otomatis memblokir kendaraan tertentu saat melakukan pengisian BBM subsidi.
Akibat isu tersebut, banyak pemilik kendaraan mulai mencari informasi mengenai daftar mobil yang disebut terdampak aturan baru tersebut.
Namun hingga kini, pemerintah maupun Pertamina belum mengumumkan secara resmi daftar final kendaraan yang benar-benar dilarang menggunakan Pertalite mulai Juni 2026.
Isu Pembatasan Pertalite Kembali Ramai
Wacana pembatasan BBM subsidi sebenarnya bukan isu baru. Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir memang terus mendorong subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Fokus utamanya adalah mengurangi penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan yang dianggap mampu menggunakan bahan bakar nonsubsidi seperti Pertamax.
Dalam isu terbaru yang beredar, kendaraan dengan mesin di atas 1.400 cc disebut menjadi target utama pembatasan.
Narasi tersebut juga menyebut sistem QR Code MyPertamina akan menjadi alat utama pengawasan di SPBU. Jika kendaraan masuk kategori yang dibatasi, nozzle pengisian disebut otomatis terkunci saat barcode dipindai.
Meski demikian, hingga saat ini aturan tersebut masih disebut dalam tahap pembahasan dan belum sepenuhnya dikonfirmasi pemerintah.
Daftar Mobil yang Disebut Terdampak
Berdasarkan daftar yang ramai beredar di media sosial dan sejumlah laporan media, berikut beberapa mobil yang disebut berpotensi tidak lagi bisa menggunakan Pertalite apabila aturan mesin di atas 1.400 cc benar-benar diterapkan:
Segmen MPV dan Mobil Keluarga
- Toyota Avanza 1.5
- Toyota Veloz
- Mitsubishi Xpander
- Mitsubishi Xpander Cross
- Hyundai Stargazer
- Nissan Livina
- Wuling Cortez
- Toyota Kijang Innova Zenix bensin dan hybrid
Segmen SUV dan Crossover
- Toyota Rush
- Daihatsu Terios
- Honda BR-V
- Honda HR-V
- Suzuki XL7
- Wuling Almaz RS
- Chery Omoda 5
Segmen SUV Premium
- Toyota Fortuner bensin
- Mitsubishi Pajero Sport
- Honda CR-V Turbo
Sedan dan Hatchback
- Honda Civic RS Turbo
- Mazda3
- Toyota Corolla Cross Hybrid
Daftar tersebut ramai dibahas karena sebagian besar merupakan mobil populer yang banyak digunakan masyarakat Indonesia.
Mobil “Sejuta Umat” Ikut Kena Dampak
Yang paling menjadi sorotan publik adalah masuknya sejumlah mobil keluarga populer dalam daftar tersebut.
Mobil seperti Avanza, Xpander, hingga Stargazer selama ini dikenal sebagai kendaraan keluarga kelas menengah yang sangat umum ditemui di jalanan Indonesia.
Jika aturan benar-benar diterapkan, maka jutaan pengguna kendaraan tersebut diperkirakan harus beralih ke BBM nonsubsidi dengan harga lebih tinggi.
“Kalau benar diterapkan, pengeluaran bulanan pasti naik,” ujar seorang pengguna mobil keluarga di Bekasi.
Kondisi ini membuat isu pembatasan Pertalite cepat menjadi viral di media sosial.
Pemerintah Ingin Subsidi Lebih Tepat Sasaran
Di balik wacana tersebut, pemerintah disebut ingin memastikan subsidi BBM tidak lagi dinikmati kendaraan yang dianggap mampu membeli bahan bakar nonsubsidi.
Selama ini, penggunaan Pertalite oleh kendaraan menengah hingga premium kerap menjadi sorotan karena dinilai membebani anggaran subsidi negara.
Pembatasan kendaraan berdasarkan kapasitas mesin dianggap menjadi salah satu solusi paling mudah untuk diterapkan secara digital.
“Tujuannya agar subsidi benar-benar untuk masyarakat yang membutuhkan,” kata seorang pengamat energi.
Pertamina Beri Penjelasan
Menanggapi ramainya isu tersebut, Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga menegaskan pihaknya hanya bertindak sebagai operator yang mengikuti kebijakan pemerintah selaku regulator.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga disebut menyatakan bahwa aturan resmi terkait pembatasan kendaraan pengguna Pertalite masih dalam tahap pembahasan pemerintah.
Artinya, hingga kini belum ada keputusan final mengenai kendaraan apa saja yang resmi dilarang membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026.
Sistem MyPertamina Jadi Sorotan
Nama aplikasi dan QR Code MyPertamina kembali menjadi perhatian publik dalam isu ini.
Sistem digital tersebut sebelumnya memang telah digunakan untuk pengawasan distribusi BBM subsidi di sejumlah wilayah Indonesia.
Melalui sistem tersebut, data kendaraan dapat terhubung langsung dengan jenis kendaraan dan kuota BBM yang diperbolehkan.
Jika aturan pembatasan benar-benar diterapkan, maka sistem digital diperkirakan akan menjadi alat utama untuk memfilter kendaraan pengguna Pertalite.
Pengguna Mobil Khawatir Biaya Operasional Naik
Kabar pembatasan ini membuat banyak pemilik kendaraan mulai menghitung ulang biaya operasional bulanan mereka.
Selisih harga antara Pertalite dan Pertamax dinilai cukup besar jika digunakan untuk mobilitas harian.
Terlebih bagi pengguna kendaraan keluarga yang rutin melakukan perjalanan jauh atau aktivitas harian padat.
“Kalau harus pakai Pertamax terus, pengeluaran bensin pasti naik drastis,” ujar seorang pengemudi ojek online roda empat.
Pengamat Nilai Transisi Perlu Bertahap
Sejumlah pengamat menilai kebijakan pembatasan BBM subsidi memang diperlukan, tetapi penerapannya harus dilakukan secara bertahap.
Pasalnya, banyak kendaraan dengan mesin di atas 1.400 cc yang masih digunakan oleh masyarakat kelas menengah biasa, bukan kendaraan mewah.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan secara penuh.
Selain itu, sosialisasi yang jelas juga dianggap penting agar tidak memicu kepanikan publik.
Isu larangan penggunaan Pertalite untuk mobil bermesin di atas 1.400 cc mulai 1 Juni 2026 kini menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia.
Sejumlah mobil populer seperti Avanza 1.5, Xpander, hingga HR-V disebut masuk daftar kendaraan yang berpotensi terdampak jika aturan benar-benar diterapkan.
Namun hingga saat ini, pemerintah dan Pertamina belum mengeluarkan keputusan resmi terkait daftar final kendaraan yang dilarang menggunakan BBM subsidi tersebut.
Di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial, masyarakat diminta tetap menunggu pengumuman resmi pemerintah agar tidak terjebak informasi yang belum sepenuhnya terverifikasi.
