Yuk Intip! Kinerja Presiden Prabowo Sejak 2025, tahuberita.com – Presiden Prabowo Subianto resmi memimpin Indonesia sejak dilantik pada Oktober 2024. Memasuki tahun pertamanya di kursi nomor satu RI, publik dan pengamat politik mulai menilai kinerja awal mantan Menteri Pertahanan tersebut. Dengan latar belakang militer dan pengalaman panjang di pemerintahan, Prabowo membawa ekspektasi tinggi dari para pendukungnya sekaligus tantangan besar dari dinamika nasional dan global yang dihadapinya.
Dari pembangunan infrastruktur pertahanan hingga langkah agresif menekan harga pangan, Prabowo berusaha menunjukkan bahwa gaya kepemimpinannya tak hanya tegas, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Fokus Ketahanan Pangan: Swasembada Jadi Target
Salah satu agenda prioritas Prabowo adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program lumbung pangan (food estate) yang sebelumnya digagas kembali digenjot dengan pengawasan ketat dan anggaran lebih besar. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI dalam pengembangan lahan produktif di luar Pulau Jawa.
“Kita tidak boleh bergantung terus pada impor. Bangsa besar harus bisa beri makan rakyatnya sendiri,” kata Prabowo dalam kunjungan ke Kalimantan Tengah pada awal Maret 2025.
Hingga April 2025, Kementerian Pertanian mencatat peningkatan luas lahan tanam nasional sebesar 7% dibanding tahun sebelumnya. Namun, keberhasilan program ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama karena harga beras dan kebutuhan pokok lainnya masih fluktuatif.
Stabilitas Harga dan Subsidi Energi
Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintahan Prabowo mempertahankan subsidi energi seperti BBM dan listrik. Di tengah gejolak harga minyak global, kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Meski begitu, para ekonom mengingatkan bahwa kebijakan subsidi besar-besaran memiliki risiko terhadap APBN 2025, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara.
“Subsidi harus tepat sasaran dan transparan. Jika tidak, bisa menjadi beban fiskal dalam jangka menengah,” ujar Indra Wahyudi, ekonom dari Universitas Gadjah Mada.
Politik Luar Negeri: Diplomasi Tegas dan Strategis
Di panggung internasional, Presiden Prabowo mulai memposisikan Indonesia sebagai negara yang netral namun berdaulat. Ia menegaskan bahwa Indonesia tak boleh menjadi ‘alat’ kekuatan global mana pun, baik dari blok Barat maupun Timur.
Kunjungan luar negeri pertamanya ke Tiongkok dan ASEAN menunjukkan pendekatan diplomatik yang menekankan kerja sama ekonomi dan keamanan kawasan. Dalam forum G20, Prabowo menyuarakan pentingnya global fairness dan menyerukan gencatan senjata di wilayah konflik seperti Timur Tengah dan Ukraina.
Langkah ini mendapat pujian dari beberapa pengamat internasional, yang menilai Indonesia di bawah Prabowo berani mengambil sikap tanpa kehilangan keseimbangan diplomasi.
Reformasi TNI dan Pertahanan Nasional
Sebagai mantan Jenderal dan eks Menhan, sektor pertahanan tentu menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo. Pemerintahannya mempercepat modernisasi alutsista dan memperluas kerja sama militer strategis, termasuk penguatan industri pertahanan dalam negeri.
Pada Februari 2025, Prabowo meluncurkan program “Bela Negara Generasi Muda” yang mengintegrasikan pendidikan bela negara ke dalam kurikulum sekolah menengah atas secara bertahap. Program ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
“Kami ingin membentuk generasi yang kuat secara karakter, bukan hanya pintar di atas kertas,” tegas Prabowo dalam pidatonya di Rakernas Kemendikbud.
Namun, sebagian kalangan menilai bahwa program tersebut perlu kajian mendalam agar tidak bersifat indoktrinasi atau militeristik semata.
Penegakan Hukum dan Stabilitas Politik
Sejauh ini, pemerintahan Prabowo relatif stabil secara politik. Koalisi besar yang terbentuk sejak masa kampanye memberi ruang leluasa bagi pengambilan kebijakan. Meski demikian, aktivis sipil mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan demokrasi.
Beberapa kebijakan seperti pengawasan terhadap konten media digital dan pembatasan demonstrasi di area strategis menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil.
“Presiden harus tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar warga, terutama kebebasan berekspresi dan berkumpul,” kata Ketua YLBHI dalam pernyataan tertulis, April 2025.
Sementara itu, penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo masih jadi catatan. Masyarakat menunggu langkah konkret dalam memberantas korupsi, termasuk komitmen memperkuat kembali KPK yang selama beberapa tahun terakhir dinilai melemah.
Respon Publik dan Survei Kepuasan
Lembaga survei nasional seperti Indikator dan LSI mencatat bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo di kuartal pertama 2025 berada di angka 62–65 persen. Isu yang paling diapresiasi adalah ketahanan pangan dan subsidi energi, sedangkan yang paling banyak dikritik adalah transparansi anggaran dan reformasi birokrasi.
“Rakyat masih memberi waktu, tetapi ekspektasi sangat tinggi,” ujar Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Media sosial juga menjadi barometer baru. Warganet membicarakan Prabowo dengan beragam narasi: dari pujian terhadap kesederhanaan gayanya, hingga kritik soal kebijakan yang dianggap terlalu sentralistik.
Kesimpulan
Presiden Prabowo Subianto menghadapi tahun pertamanya dengan tantangan kompleks dan ekspektasi besar. Meskipun belum semua janji kampanye terealisasi, beberapa langkah awal telah menunjukkan arah pemerintahan yang fokus pada kemandirian dan stabilitas nasional.
Kinerja ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Prabowo dalam menjawab tantangan ekonomi global, menjaga keseimbangan politik dalam negeri, dan membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pemimpin yang tegas, tapi juga bijaksana.
