Dadan di BUI, Warisan Tunggakan Rp1,6 Triliun Jadi PR Besar Badan Gizi Nasional, tahuberita.com – Badan Gizi Nasional (BGN) masih dibayangi persoalan keuangan meski kepemimpinan telah berganti. Di tengah proses hukum yang menjerat mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, lembaga tersebut mengungkap masih memiliki tunggakan pembayaran kepada berbagai pihak senilai sekitar Rp1,6 triliun yang berasal dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025.
Fakta tersebut terungkap dalam rapat bersama Komisi IX DPR, ketika Pelaksana Harian Kepala BGN, Agustina Arumsari, memaparkan kondisi keuangan lembaga yang masih menyisakan kewajiban pembayaran kepada sejumlah mitra kerja.
Tunggakan itu bukan hanya menyangkut pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga mencakup pembayaran kepada penyelenggara acara (event organizer), sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bantuan pemerintah, jasa konsultan, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BGN yang kini berupaya menjaga keberlanjutan program MBG sekaligus menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya.
Tunggakan Mencapai Rp1,6 Triliun
Berdasarkan penjelasan BGN, total kewajiban yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp1,609 triliun.
Nilai tersebut terdiri atas berbagai pos belanja yang sebenarnya telah selesai dilaksanakan sepanjang tahun 2025, namun pembayarannya belum dapat direalisasikan.
Komponen terbesar berasal dari belanja modal pembangunan dapur MBG dengan nilai sekitar Rp1,04 triliun. Selain itu terdapat tagihan jasa lainnya, termasuk penyelenggara kegiatan dan publikasi, senilai sekitar Rp330 miliar.
BGN juga masih memiliki kewajiban pembayaran untuk sertifikasi SPPG, bantuan pemerintah, belanja bahan operasional, honor narasumber, perjalanan dinas, hingga jasa konsultan.
Besarnya nilai tunggakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi manajemen baru.
Program MBG Tetap Berjalan
Meski menghadapi beban tunggakan yang cukup besar, BGN menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas pemerintah.
Program yang menyasar jutaan peserta didik di seluruh Indonesia itu dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga dilakukan tanpa menghentikan operasional program yang sudah berjalan.
BGN menyatakan pembayaran terhadap berbagai tunggakan akan dilakukan melalui mekanisme anggaran tahun 2026 setelah seluruh dokumen dan proses peninjauan selesai sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, sebagian alokasi anggaran untuk pembayaran tersebut masih dalam status blokir sehingga belum seluruhnya dapat dicairkan.
Mitra Menunggu Kepastian Pembayaran
Tunggakan tersebut berdampak langsung terhadap berbagai mitra kerja yang selama ini mendukung pelaksanaan program MBG.
Mulai dari kontraktor pembangunan dapur, penyedia perlengkapan, konsultan, hingga perusahaan penyelenggara kegiatan masih menunggu kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Dalam proyek pemerintah, kepastian pembayaran menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para penyedia barang dan jasa.
Keterlambatan pembayaran dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada proyek pemerintah.
Karena itu, percepatan penyelesaian tunggakan menjadi salah satu harapan utama para mitra.
Tata Kelola Keuangan Menjadi Sorotan
Terungkapnya tunggakan Rp1,6 triliun turut memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola anggaran selama periode sebelumnya.
Dalam pengelolaan keuangan negara, setiap belanja pemerintah idealnya telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta mekanisme pembayaran yang jelas.
Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan tetapi pembayaran belum dilakukan, maka pemerintah wajib mencari solusi agar kewajiban kepada pihak ketiga dapat dipenuhi sesuai aturan.
Situasi tersebut juga menjadi momentum bagi BGN untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap kegiatan memiliki dukungan administrasi yang memadai.
Langkah itu dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.
Dadan Menghadapi Proses Hukum
Di sisi lain, perhatian publik terhadap BGN juga tidak dapat dipisahkan dari proses hukum yang sedang dihadapi mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Kasus yang menjerat mantan pimpinan lembaga tersebut membuat setiap perkembangan di BGN mendapat sorotan lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Meski demikian, pengungkapan adanya tunggakan Rp1,6 triliun tidak secara otomatis menjadi kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana seseorang. Proses hukum berjalan terpisah dan akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta pembuktian di pengadilan.
Sementara itu, penyelesaian kewajiban pembayaran merupakan bagian dari tanggung jawab institusi agar pelayanan publik tetap berjalan dan hak para mitra dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Pemerintah Diminta Menjaga Kepercayaan Publik
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyerap anggaran besar dan melibatkan ribuan mitra di berbagai daerah.
Karena itu, tata kelola keuangan yang akuntabel menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat maupun para pelaksana program.
Pengamat kebijakan publik menilai transparansi mengenai kondisi keuangan BGN merupakan langkah positif karena memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang sedang dihadapi lembaga tersebut.
Namun, keterbukaan informasi juga perlu diikuti dengan penyelesaian konkret agar berbagai kewajiban tidak terus membebani pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.
Penyelesaian Bertahap Sesuai Mekanisme
BGN menyatakan seluruh tagihan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran.
Proses tersebut mencakup peninjauan dokumen, pemeriksaan kesesuaian pekerjaan, hingga evaluasi administrasi agar setiap pembayaran dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa dana negara disalurkan kepada pihak yang memang berhak menerimanya.
Bagi pemerintah, kehati-hatian dalam membayar tagihan menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Menata Ulang Fondasi BGN
Terungkapnya tunggakan sebesar Rp1,6 triliun menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi BGN tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga menyangkut pembenahan tata kelola keuangan dan administrasi.
Di satu sisi, lembaga harus memastikan jutaan penerima manfaat tetap memperoleh layanan. Di sisi lain, BGN juga dituntut menyelesaikan kewajiban kepada para mitra yang telah mendukung pelaksanaan program.
Keberhasilan menyelesaikan persoalan tersebut akan menjadi indikator penting bagi upaya memperkuat kredibilitas lembaga di tengah tingginya perhatian publik.
Dengan proses hukum terhadap mantan pimpinan yang masih berjalan dan berbagai kewajiban keuangan yang sedang diselesaikan, BGN kini memasuki fase baru yang menuntut tata kelola lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Penyelesaian tunggakan Rp1,6 triliun tidak hanya berkaitan dengan pembayaran utang kepada pihak ketiga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memulihkan kepercayaan terhadap lembaga yang memegang peran penting dalam pelaksanaan program gizi nasional.
