Presiden Prabowo Lantik Menteri Baru, Siapa Saja yang Masuk Kabinet? Tahuberita.com – Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melakukan reshuffle kabinet, melantik sejumlah pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap gejolak sosial dan kebutuhan memperkuat kabinet di tengah tantangan ekonomi dan politik nasional.
Berikut adalah daftar lengkap menteri dan wakil menteri baru yang dilantik:
- Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
- Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran (P2MI), menggantikan Abdul Kadir Karding.
- Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan UKM, menggantikan Budi Arie Setiadi.
- Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah kementerian baru yang dibentuk dalam reshuffle ini.
- Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Acara pelantikan diselenggarakan di Istana Negara, dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet, serta pimpinan lembaga tinggi negara.
Komprehensif: Dari Keuangan hingga Pekerja Migran
Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dan insinyur lulusan ITB dan Purdue University, sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia dikenal berpengalaman dalam pengelolaan keuangan dan strategi ekonomi. Sebagai Menteri Keuangan baru, Purbaya menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi hingga 8% bukanlah hal mustahil, dengan fokus mempercepat pemulihan dan stabilitas fiskal.
Ferry Joko Juliantono mengambil alih Kementerian Koperasi dan UKM, menggantikan Budi Arie Setiadi. Penunjukan ini diharapkan memperkuat sektor produktif nasional melalui inovasi koperasi dan pemberdayaan UMKM.
Mukhtarudin ditunjuk sebagai Menteri P2MI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), melanjutkan tugas prioritas perlindungan tenaga kerja migran sebagai salah satu isu utama politik sosial.
Sementara itu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah mencerminkan perhatian strategis pemerintah terhadap pengelolaan ibadah haji dan umrah. Penunjukan Mochamad Irfan Yusuf dan wakilnya Dahnil Anzar Simanjuntak diharapkan memperbaiki pelayanan ziarah ke Tanah Suci yang selama ini membutuhkan penataan lebih rapi.
Demonstrasi memanas akhir Agustus lalu, dengan tuntutan agar fasilitas mewah anggota DPR dicabut, termasuk tunjangan perumahan besar. Ini memunculkan tekanan publik yang mengarah pada reshuffle kabinet sebagai merespon ketidakpuasan masyarakat.
Dampaknya terhadap pasar cukup nyata IHSG anjlok dan rupiah melemah, mencerminkan kekhawatiran atas berkurangnya disiplin fiskal pasca kepergian Sri Mulyani.
Analisis pasar mencatat bahwa pergantian Menteri Keuangan bisa mengindikasikan pergeseran arah kebijakan ekonomi dari konservatif menuju lebih expansif, sejalan dengan ambisi pertumbuhan tinggi pemerintahan Prabowo.
Evaluasi Pemerintahan
Dua pejabat strategis lainnya, yaitu Menko Polkam (Budi Gunawan) dan Menpora (Ario Bimo Nandito Ariotedjo), belum digantikan secara definitif. Saat ini, posisi Menko Polkam diisi secara ad interim, dan pengisian Menpora dijadwalkan kemudian.
Keputusan reshuffle ini diyakini sebagai bagian dari “evaluasi menyeluruh” pemerintahan, mengisi kekosongan penting dan meningkatkan koordinasi kabinet.
Implikasi Politik dan Ekonomi
Pergantian ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan signal tentang arah kebijakan dan stabilitas republik. Dalam jangka pendek, pemerintah harus menenangkan publik sekaligus menjaga kepercayaan investor.
Purbaya menghadapi ujian besar untuk menjaga inflasi, defisit, dan pertumbuhan. Sementara pembentukan kementerian baru menunjukkan realokasi prioritas dalam urusan umat dan migrasi tenaga kerja.
Reshuffle kabinet Prabowo pada 8 September 2025 merupakan momen penting dalam pemerintahan yang sedang menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, Mukhtarudin, Mochamad Irfan Yusuf, dan Dahnil Anzar Simanjuntak, pemerintah berharap merespons aspirasi publik sekaligus menata ulang arah kebijakan strategis nasional.
Publik dan pasar kini menanti kebijakan konkret dari menteri-menteri baru ini, apakah reformasi fiskal dan layanan publik bisa segera berjalan dengan efektif dan membawa dampak positif bagi rakyat banyak.
