Langkah Tegas! Presiden Prabowo Cabut 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, tahuberita.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas pada 9 Juni 2025, dilandasi oleh temuan pelanggaran lingkungan dan masukan dari masyarakat adat serta pemerintah daerah.
Pengumuman tersebut dilakukan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10 Juni 2025), dimana Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hadir bersama para menteri terkait.
Daftar Perusahaan yang IUP‑nya Dicabut
Empat perusahaan tambang nikel yang terpengaruh oleh keputusan presiden adalah:
- PT Anugerah Surya Pratama – Pulau Manuran
- PT Nurham – Pulau Waigeo
- PT Mulia Raymond Perkasa – Pulau Batang Pele & Manyaifun
- PT Kawei Sejahtera Mining – Pulau Kawe
Sedangkan PT Gag Nikel, anak usaha BUMN PT Aneka Tambang, tetap diizinkan menggunakan IUP karena operasi berada di Pulau Gag yang tidak termasuk dalam kawasan UNESCO Geopark dan telah menjalankan AMDAL sesuai peraturan
Pencabutan IUP dilakukan berdasarkan tiga faktor utama:
- Temuan AMDAL bermasalah aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk aliran sedimentasi ke laut
- Lokasi berada dalam kawasan konservasi terutama Pulau Manuran, Kawe, Batang Pele, dan Waigeo yang masuk wilayah Geopark Raja Ampat sejak 2023.
- Tuntutan masyarakat adat dan pemerintah daerah masyarakat lokal dan DPR Papua mendesak perlindungan terhadap lingkungan dan budaya lokal
Menteri Bahlil menekankan bahwa tindakan ini adalah bagian dari Penertiban IUP di kawasan hutan dan konservasi, sesuai Perpres No. 5/2025 tentang satgas penataan lahan dan pertambangan.
Dampak Lingkungan dan Ekosistem
Greenpeace Indonesia mencatat bahwa kegiatan tambang telah merusak lebih dari 500 hektare lahan hutan di beberapa pulau kecil, menimbulkan sedimentasi yang membahayakan terumbu karang rumah bagi 75 % spesies karang dan ribuan jenis ikan. Akibatnya, kritikan dari komunitas lingkungan serta organisasi lokal seperti WALHI semakin vokal menyerukan moratorium tambang nikel di Raja Ampat.
Pertahankan PT Gag Nikel, tapi Under Watch
IUP PT Gag Nikel aman, karena memenuhi syarat lingkungan dan legalitas, termasuk AMDAL tipe A, IPPKH, dan reklamasi progresif meskipun beroperasi di luar Geopark. Namun, Presiden Prabowo menginstruksikan pengawasan ketat yang dijalankan melalui kementerian ESDM, KLHK, KLH, hingga lapangan agar lingkungan tetap terlindungi.
Presiden Prabowo dan kabinetnya berharap Raja Ampat tetap menjadi destinasi pariwisata dunia, bukan lahan tambang, sesuai instruksi Presiden bahwa kawasan itu “harus tetap lestari untuk generasi mendatang”
Keputusan Presiden Prabowo mencabut empat IUP tambang nikel merupakan langkah strategis menjaga kelestarian Raja Ampat dan mendengarkan suara rakyat, termasuk masyarakat adat serta lembaga hukum dan lingkungan. Meski mempertahankan PT Gag Nikel yang sah, pemerintah tetap berkomitmen pada pengawasan ketat agar kegiatan tambang tak merusak ekosistem dan aset warisan dunia.
Dengan menerapkan standar perizinan yang ketat, restorasi lingkungan, dan keterlibatan publik, Indonesia bisa menjaga Raja Ampat tetap menjadi “surga bawah laut” yang tak tergoyahkan.
