Budi Arie di Laporkan ke Bareskrim atas Tudingan Terlibat Judi Online, tahuberita.com – Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/5/2025). Laporan ini terkait pernyataan Budi Arie yang diduga menuding PDIP terlibat dalam praktik judi online (judol).
Pernyataan kontroversial Budi Arie mencuat melalui rekaman suara yang beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Budi Arie diduga menyebut PDIP sebagai pihak yang berada di balik peredaran judi online di Indonesia.Pernyataan ini memicu kemarahan sejumlah kader PDIP yang merasa nama baik partai tercemar.
Salah satu pelapor, Wiradarma Harefa, menyatakan bahwa laporan ini merupakan inisiatif pribadi dari para kader yang merasa tersakiti. “Kami kader sakit hati, marah, tapi kami tetap mengikuti jalur hukum,” ujar Wira di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Laporan tersebut teregister dengan Nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 27 Mei 2025. Sebagai bukti, para pelapor menyerahkan rekaman suara Budi Arie dan tangkapan layar pemberitaan terkait pernyataannya.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, turut menanggapi isu ini dengan meminta Budi Arie untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya. “Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Puan juga mengimbau publik untuk tidak berspekulasi sebelum ada klarifikasi resmi dari Budi Arie. “Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi,” ujarnya.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, menyatakan bahwa rekaman suara Budi Arie merupakan komunikasi pribadi yang tidak seharusnya dipublikasikan. “Komunikasi tersebut merupakan komunikasi private dan dilarang untuk ditulis atau dipublikasikan. Budi Arie tidak mengetahui pembicaraan tersebut direkam,” ucap Freddy.
Freddy menambahkan bahwa penyebaran rekaman tersebut tidak sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik maupun ketentuan hukum yang berlaku.
Selain pernyataan kontroversial, nama Budi Arie juga disebut dalam dakwaan kasus dugaan perlindungan situs judi online oleh sejumlah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dalam dakwaan tersebut, Budi Arie disebut menerima 50% komisi dari praktik perlindungan situs judi online agar tidak diblokir oleh Kemenkominfo.
Menanggapi hal ini, Budi Arie membantah keras tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa narasi yang menyebut dirinya menerima 50% uang hasil perlindungan situs judi online adalah fitnah yang menyerang harkat dan martabatnya. “Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” ujar Budi Arie.
Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan tersebut dan tidak pernah menerima aliran dana terkait. Ia juga menyatakan siap membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik perlindungan situs judi online di proses hukum.
Kasus pelaporan Budi Arie oleh kader PDIP atas tudingan terlibat judi online menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam berkomunikasi, terutama bagi pejabat publik. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Publik pun diimbau untuk menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum dan tidak terjebak dalam spekulasi yang dapat memperkeruh suasana.
