Jakarta, 16 Juli 2025 – Sertifikat ganda, pemalsuan dokumen, hingga praktik mafia tanah menjadi mimpi buruk bagi banyak pemilik properti di Indonesia. Namun, seiring perkembangan teknologi, harapan untuk sistem pertanahan yang transparan, aman, dan bebas manipulasi mulai terlihat—yakni melalui teknologi blockchain.
Meskipun masih dalam tahap awal adopsi di sektor pertanahan nasional, blockchain dinilai sebagai solusi yang dapat mengakhiri celah-celah manipulasi dokumen legal tanah, yang selama ini kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab.
Lantas, bagaimana sebenarnya blockchain bisa digunakan dalam sistem properti, dan apakah benar teknologi ini mampu menghentikan sepak terjang mafia tanah di Indonesia?
Apa Itu Blockchain dan Bagaimana Penerapannya di Properti?
Secara sederhana, blockchain adalah sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi dan tidak bisa diubah tanpa konsensus seluruh jaringan. Setiap transaksi atau data yang masuk ke sistem akan tercatat secara permanen dalam ‘blok’, dan terhubung ke blok sebelumnya, menciptakan rantai informasi yang transparan.
Dalam konteks properti, blockchain dapat digunakan untuk:
- Pencatatan hak kepemilikan tanah dan bangunan secara digital
- Verifikasi transaksi jual-beli properti tanpa risiko pemalsuan
- Penyimpanan riwayat properti termasuk pemilik sebelumnya, nilai transaksi, dan data legal
- Pencegahan sertifikat ganda, karena data tidak bisa dimanipulasi
Beberapa negara seperti Georgia, Swedia, dan Uni Emirat Arab sudah mengadopsi blockchain untuk sistem pertanahan nasional mereka.
Mafia Tanah dan Sertifikat Ganda: Masalah Sistemik
Indonesia bukan asing dengan masalah sengketa lahan. Data Kementerian ATR/BPN mencatat, pada 2023 saja terdapat lebih dari 11.000 laporan kasus pertanahan, sebagian besar karena tumpang tindih sertifikat, tanah warisan, dan praktik mafia tanah.
Mafia tanah biasanya memanfaatkan:
- Sertifikat palsu atau duplikat dari kantor pertanahan yang korup
- Dokumen kwitansi jual beli bodong
- Keterbatasan data digital di BPN yang masih menggunakan sistem manual
- Lemahnya pengawasan atas tanah kosong atau tidak dijaga
Hal inilah yang membuka celah manipulasi. Blockchain menawarkan sistem yang tidak bisa dipalsukan, karena setiap transaksi tercatat secara publik (atau semi-publik), dan hanya bisa diubah dengan persetujuan semua pihak.
Potensi Manfaat Blockchain bagi Sektor Properti Indonesia
Jika diterapkan secara menyeluruh, blockchain bisa memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi sektor properti:
1. Transparansi Total
Setiap transaksi jual beli, peralihan hak milik, atau hak tanggungan akan terekam dalam sistem blockchain. Hal ini membuat semua pihak, termasuk pemerintah, notaris, dan perbankan, bisa mengakses data secara real-time.
2. Keamanan Tinggi
Data yang sudah masuk blockchain tidak bisa diubah, dihapus, atau dipalsukan. Ini menutup peluang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pemalsuan dokumen.
3. Efisiensi Administrasi
Proses pencatatan, pengurusan sertifikat, hingga pengecekan legalitas bisa dilakukan tanpa tatap muka atau dokumen fisik yang rawan hilang.
4. Digitalisasi dan Integrasi Lintas Lembaga
Blockchain memungkinkan integrasi antara ATR/BPN, Kementerian Keuangan, notaris, perbankan, hingga pemerintah daerah secara digital dan aman.
Sudah Ada Implementasi di Indonesia?
Meski belum sepenuhnya diterapkan, beberapa inisiatif menuju penggunaan blockchain di sektor properti Indonesia mulai terlihat:
- BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah mengembangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Peta Bidang Tanah digital sebagai tahap awal digitalisasi.
- Startup lokal seperti HARA dan LandX mulai mengembangkan platform transparan berbasis blockchain untuk agraria dan investasi properti.
- Bank tanah digital juga mulai digagas, sebagai sistem distribusi tanah berbasis data.
Namun tantangannya masih besar, seperti kesiapan infrastruktur, kerangka hukum yang mendukung, serta digital literacy masyarakat dan aparat pemerintah.
Tantangan dan Risiko yang Perlu Diantisipasi
Penerapan blockchain tentu tidak lepas dari tantangan. Beberapa di antaranya:
- Biaya implementasi awal yang besar untuk sistem nasional
- Keterbatasan SDM dan pelatihan teknologi digital
- Perlindungan data dan keamanan siber
- Kendala hukum karena belum ada regulasi khusus soal blockchain pertanahan
- Perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama
Perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, pengembang teknologi, dan lembaga hukum untuk membangun ekosistem properti digital yang inklusif dan aman.
Akhir Mafia Tanah di Depan Mata?
Meskipun belum sempurna, blockchain menawarkan peluang besar untuk memperbaiki sistem pertanahan dan memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik properti. Teknologi ini dapat menghilangkan celah manipulasi yang selama ini dimanfaatkan mafia tanah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum agraria di Indonesia.
Namun tentu, keberhasilan penerapannya membutuhkan komitmen jangka panjang, reformasi sistemik, dan edukasi publik. Jika dijalankan serius, bukan tidak mungkin ke depan kita akan hidup di era di mana sertifikat palsu hanya tinggal sejarah, dan transaksi properti menjadi semudah klik di layar.
About the Author
