Gak Nyangka! Tunggakan BPJS Bakal Dihapus, tahuberita.com – Kabar mengejutkan datang dari pemerintah. Melalui pengumuman resmi Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang menunggak selama bertahun-tahun. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi jutaan warga Indonesia yang sempat terbebani tunggakan dan denda akibat kesulitan ekonomi pascapandemi.
Kebijakan yang disebut sebagai “Program Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025” ini diharapkan mampu membuka akses kesehatan yang lebih merata, adil, dan berkelanjutan. Bagi masyarakat, hal ini berarti satu hal penting mereka bisa memulai dari nol lagi tanpa harus membayar utang iuran lama.
Meringankan Beban Rakyat Pasca Krisis Ekonomi
Menurut data BPJS Kesehatan per Agustus 2025, terdapat lebih dari 14 juta peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran selama lebih dari 6 bulan, dengan total nilai mencapai Rp12 triliun. Sebagian besar berasal dari kelas III dan II, yang terdampak langsung oleh kondisi ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pemerintah menilai bahwa banyak warga tidak lagi aktif membayar bukan karena tidak mau, melainkan karena ketidakmampuan ekonomi yang bersifat sementara. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah ingin mengembalikan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa program ini bukan berarti penghapusan kewajiban membayar iuran di masa depan. “Ini adalah langkah kemanusiaan untuk memberi kesempatan kedua kepada masyarakat agar bisa kembali aktif sebagai peserta BPJS tanpa beban tunggakan,” ujarnya.
Bagaimana Mekanisme Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan
Berdasarkan keterangan resmi BPJS Kesehatan, mekanisme penghapusan tunggakan akan dilakukan secara bertahap mulai November 2025 melalui sistem daring dan offline.
Berikut beberapa poin pentingnya:
- Peserta yang berhak
- Peserta mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan per 1 Oktober 2025.
- Peserta yang tidak lagi aktif namun ingin mendaftar ulang.
- Peserta dengan tunggakan akibat kesalahan data administrasi.
- Cara mengajukan penghapusan tunggakan:
- Melalui aplikasi Mobile JKN atau situs resmi BPJS Kesehatan.
- Atau datang langsung ke kantor cabang BPJS dengan membawa KTP dan Kartu BPJS lama.
- Setelah diverifikasi, sistem akan otomatis menghapus total tunggakan lama dan denda keterlambatan.
- Mulai dari Nol
Setelah penghapusan disetujui, peserta akan kembali aktif dan hanya perlu membayar iuran bulan berjalan sesuai kelas yang dipilih. - Berlaku Nasional
Program ini berlaku untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan di Indonesia, baik di kota besar maupun daerah pelosok.
BPJS Kesehatan Siapkan Sistem Baru untuk Cegah Penunggakan Ulang
Meski program ini disambut positif, BPJS Kesehatan juga menyiapkan sistem pencegahan agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Salah satunya adalah penerapan sistem autodebet wajib bagi peserta mandiri serta integrasi data kependudukan dengan Dukcapil dan Kementerian Keuangan.
Selain itu, BPJS juga akan memberikan pengingat pembayaran otomatis melalui pesan singkat, WhatsApp, dan aplikasi Mobile JKN agar peserta tidak terlambat membayar iuran bulanan.
“Tujuan utama kami bukan menagih, tapi memastikan masyarakat tetap terlindungi. Program penghapusan ini harus diikuti dengan edukasi dan kedisiplinan peserta,” kata Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Pemerintah memastikan bahwa penghapusan tunggakan ini tidak akan membebani APBN secara signifikan. Dana kompensasi atas tunggakan lama akan dialokasikan dari surplus dana jaminan kesehatan yang tercatat dalam laporan keuangan BPJS Kesehatan 2024 sebesar Rp5,3 triliun.
Langkah ini juga diharapkan mendorong sirkulasi dana baru dari peserta aktif yang kembali membayar rutin setiap bulan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberi keringanan bagi rakyat, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan kesehatan nasional.
Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini menjadi kabar gembira sekaligus momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Masyarakat kini memiliki kesempatan untuk memulai dari nol, tanpa beban utang masa lalu, dan kembali memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Dengan dukungan teknologi, transparansi, dan kesadaran masyarakat, langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Indonesia menuju jaminan kesehatan universal (UHC) yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Bagi jutaan warga yang selama ini menunda atau takut mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS karena tunggakan, kini saatnya lega. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah benar-benar memberi kesempatan kedua untuk hidup lebih sehat dan tenang.
