Setya Novanto Bukan Pelaku Utama

80
views

TahuBerita.com, Jakarta – Firman Wijaya, Kuasa Hukum Setya Novanto, menyebut Novanto ingin membongkar pelaku utama dalam perkara korupsi proyek e-KTP. Setya Novanto, terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, akan melakukan manuver. Ia diwakili kuasa hukumnya siap mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama.

“Sudah, draf (pengajuan justice collaborator) sudah kita buat. Iya besoklah finalisasi. Pak Novanto juga sedang diperiksa kan,” ujar pengacara Novanto, Firman Wijaya, ketika dimintai konfirmasi mengenai kemungkinan Setya Novanto menjadi Justice Collaborator (JC), Rabu (10/01/2018), di Jakarta.

“Pak Novanto sudah lihat draf JC juga. Alasannya ya apa, saksi pelaku bekerja samalah. Pastilah (bongkar pelaku) akan mengungkap,” kata Firman.

Menurut pengacara Novanto lainnya, Maqdir Ismail, Novanto telah menunjukan sikap kooperatif dan harus dilihat sebagai niat baik untuk pengajuan justice collaborator. Menurut Maqdir, dalam persidangan terakhir, yaitu pada Kamis (04/01/2018), Novanto sempat menanggapi isi putusan sela dari majelis hakim. Saat itu, Novanto mengaku akan tertib mengikuti sidang. Bahkan ketika tiba di KPK seusai persidangan, Novanto mengulangi pernyataannya tentang tertib mengikuti sidang.

“Saya kira itu harus dilihat secara baik untuk jadi JC (justice collaborator), termasuk kooperatif, maksud kami tidak mau menimbulkan fitnah itu harus ada fakta dan harus ada bukti, kami tidak ingin menjadikan Pak Novanto bulan-bulanan difitnah seperti di sidang lain,” ujar Maqdir saat itu.

Peran justice collaborator cukup signifikan, yaitu mengungkap pelaku utama atau yang memiliki peran dominan dalam suatu kasus. Namun, untuk mendapatkan justice collaborator, salah satu syaratnya adalah bukan pelaku utama.

Setya Novanto dalam persidangan didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.Korupsi e-KTP sendiri diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Next articleSandi Yakin DKI Jakarta akan WTP
SHARE