Laporan Kekayaan Peserta Pilkada Banyak Bohong

47
views

TahuBerita.com, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan modus dalam pelaporan kekayaan peserta Pilkada 2018. Modus paling umum adalah melaporkan jumlah kekayaan lebih sedikit dibanding yang sebenarnya. Malah ada kandidat yang melaporkan harta kekayaannya minus, dua di antaranya melaporkan harta kekayaan masing-masing minus Rp 119 juta dan minus Rp 94 juta.

Meski demikian, menurut ICW, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki wewenang memberi sanksi bagi peserta Pilkada yang membuat laporan bohong. “KPU berwenang memberi sanksi bagi calon kepala daerah yang tidak memberi laporan antara lain pencalonannya dianggap tidak memenuhi syarat. Akan tetapi, bagi calon yang sudah memberi laporan tapi isinya bohong atau fiktif, lembaga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula KPK yang kewenangannya sebatas verifikasi dan mengumumkan hasilnya,” dikutip dari laman www.antikorupsi.org, Senin (29/01/2018).

Selain terbuka, ICW berharap laporan kekayaan tersebut dapat dituliskan secara jujur sebagai rujukan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan atau pun mengawal pejabat publik. “Karena itu, sudah saatnya aturan pemilihan calon pejabat publik diperbaiki. Pelaporan harta kekayaan secara jujur dan terbuka harus menjadi bagian penting dalam persyaratan pencalonan. Apabila laporan calon pejabat publik seperti kepala daerah terbukti bohong, pencalonannya dianulir. Langkah KPK mendorong pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai LHKPN pun patut didukung. Para pejabat publik harus dipaksa untuk terus memperbaharui laporan harta kekayaannya secara berkala,” tambah ICW.

Bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2018, KPU mewajibkan calon kepala daerah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Dasar hukum mengenai kewajiban calon kepala daerah menyampaikan LHKPN adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin K. Aturan lainnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut ICW, Hingga batas akhir waktu pelaporan (Jumat 19 Januari 2018), belum semua calon kepala daerah menyerahkan LHKPN. Berdasarkan data KPK (diakses pada 27 Januari 2018), sudah 1.168 kepala daerah atau 91 persen dari total calon yang ikut bertarung dalam Pilkada 2018 telah mengirimkan LHKPN. Masing-masing 58 calon gubernur dan 58 calon wakil gubernur, 390 calon bupati dan 383 calon wakil bupati, serta 141 calon walikota dan 138 calon wakil walikota.