Waspada Sengketa Politik Pasca-Pilkada

77
views

TahuBerita.com, Jakarta – “Utang seperti yang sering menyandera para pemenang Pilkada dan menjebak mereka pada utang budi politik. Ini yang kemudian acapkali melahirkan kongkalingkong,” kata Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, di Jakarta (11/02/2018).

Bahtiar memberi contoh kasus di Kabupaten Kuansing, Riau. Di kabupaten tersebut,  Bupati dan wakilnya, yakni Mursini dan H Halim, terlibat perseteruan. Duet Mursini dan H Halim sendiri merupakan pasangan calon yang terpilih pada Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015. Kata Bahtiar, perseteruan bupati dan wakilnya dipicu oleh soal utang piutang saat Pilkada.

Wakil Bupati Kuansing terang-terangan kepada media mengungkapkan, bahwa ketika Pilkada, ia dan pasangannya, mengandalkan modal dari pinjaman pihak ketiga.Menurut pengakuan Wakil Bupati Kuansing, tiap bulan dirinya harus membayar bunga utang yang jumlahnya mencapai 100 juta per bulan. Merasa Bupati Kuansing yang jadi pasangannya tak ikut andil membayar, sang wakil memutuskan membongkar utang politik itu.

Pasca-pilkada, polemik antara pimpinan daerah dan wakilnya bermunculan. Di Kalimantan Utara, Gubernur, Irianto Lambrie, berseteru dengan wakilnya, Udin Hianggio. Irianto dan Udin sendiri merupakan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dalam Pilkada serentak gelombang pertama pada 2015. Belum juga lama berkongsi, keduanya sudah saling serang lewat surat. Perseteruan itu akhirnya meledak dalam sebuah upacara di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara. Saat itu, Wakil Gubernur, Udin Hianggio ‘mengamuk’, menyudutkan sang gubernur.

Pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya tidak hanya terjadi di Kaltara. Beberapa waktu yang lalu publik sempat dihebohkan dengan ‘aksi koboi’ Wakil Bupati Tolitoli, Abdul Rahman Hi Budding di acara pelantikan pejabat di lingkungan Kabupaten Tolitoli yang dihadiri Bupati Saleh Bantilan.

“Karena kejadian perseteruan  kepala daerah dan wakilnya  terus berulang. Yang dirugikan adalah masyarakat, karena  pembangunan daerah menjadi terhambat,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Tjahjo menambahkan, dalam mempercepat konsolidasi demokrasi,  perlu dibangun sistem pemerintahan daerah yang kuat. Selain itu diperlukan sistem yang mampu memaksa semua pihak, terutama yang terlibat dalam  sistem pemerintahan untuk mengeluarkan energi positifnya membangun daerah.