Gedung TNI/POLRI tidak Diperkenankan untuk Kampanye

19
views
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

TahuBerita.com, Jakarta – Gedung TNI atau Polri, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sebaiknya tidak  digunakan untuk kampanye, meski disewa sekali pun. Nantinya, ia akan mengirim surat ke semua kepala staf di TNI dan Kapolri, meminta agar gedung-gedung pertemuan di lingkungan dua institusi itu, tidak digunakan untuk ajang kampanye.

“Kami akan membuat surat kepada Kepala Staf dan Kapolri, gedung- gedung pertemuan milik TNI dan Polri saya mohon untuk tidak disewakan untuk kegiatan kampanye, sarasehan, atau apa yang berbau Pilkada,  Pileg dan Pilpres,” kata Tjahjo, usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI/Polri di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu (23/2).

Meski demikian, Tjahjo secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada sanksi apabila dikemudian hari imbauan tersebut tidak diindahkan. “Ya enggak ada sanksi ini kan himbauan, harapan. Saya kira komitmen, itu aja. Sama juga petahana juga enggak boleh menggunakan gedung-gedung, mobil Pemda juga enggak  boleh. Kalau di angkatan udara malah lebih keras lagi, mobil ada lambang partai saja enggak boleh masuk kompleks padahal tamu.

Terkait dana pengamanan Pilkada, yang baru dianggarkan 60 persen, menurut Tjahjo, pihaknya terus mendorong agar semua daerah bisa menganggarkannya. Tapi, kalau memang tak semua daerah menganggarkan, itu bisa dibantu oleh pusat lewat Menteri Keuangan.

“Ya kita akan terus dorong, mudah-mudahan daerah bisa mencukupi. Kalau tidak sudah ada cadangan dari Menteri Keuangan,” ujarnya.