Angkat Jenderal Jadi Gubernur, Mendagri Lawan UU

55
views

TahuBerita.com, Jakarta – Dua nama jenderal aktif kini muncul ke permukaan setelah Menteri Dalam Negeri  mengusulkan keduanya menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Keduanya ialah Asisten Operasi Kapolri, Irjen M Iriawan, dan Kadiv Propam Polri, Irjen Martuani Sormin.

Dalam pengangkatan seorang Penjabat Gubernur, menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, terdapat pertimbangan dan kajian. Ia memberi contoh, saat pemilihan kepala daerah tahun kemarin, ia mengangkat Mayor Jenderal Soedarmo menjadi Penjabat Gubernur Aceh dan Irjen Carlo Tewu jadi Penjabat Gubernur di Sulawesi Barat. “Pilkada tahun kemarin saya  tempatkan Mayjen TNI di Aceh dan Irjen Polisi di Sulbar. Tidak jadi masalah dan Pilkada aman.  Pendekatannya  stabilitas dan gelagat kerawanan,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (25/1).

Selain itu, Tjahjo berusaha mengantisipasi kekosongan di tubuh Kementerian Dalam Negeri karena menurutnya, tidak mungkin semua eselon I di Kemendagri jadi Penjabat Gubernur di 17 provinsi. “Maka saya ambil dari instansi lain dan wagub yang tidak maju Pilkada dan belum habis masa jabatannya,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan kami, melihat UU nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 11 disebutkan bahwa, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.