Menkominfo Masih Tukar Pikiran Soal Perlindungan Data Pribadi

18 Views

Jakarta, TahuBerita.com

Isu perlindungan data pribadi diangkat Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, saat pertemuan bilateral dengan Vice President of European Union, Andrus Ansip. Pertemuan bilateral antara Menkominfo dan Vice President of European Union dilaksanakan ketika jeda Forum Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 di Tsukuba, Perfektur Ibaraki, Jepang, Minggu (09/06/2019).

“Indonesia, pada dasarnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai data protection, namun demikian regulasi dimaksud sifatnya masih sektoral,” ucap Rudiantara.

Menurut Rudiantara, penerapan perlindungan data di setiap negara perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku. “Bagi Uni Eropa, mengingat masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda mengenai data protection, maka perlu dilakukan penyesuaian agar proteksi data dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh Uni Eropa,” katanya.

Indonesia memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016.

BBC menulis bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengendus adanya penyalahgunaan data pribadi dalam sejumlah laporan kasus pinjaman online (pinjol) yang mereka terima sejak tahun 2016. Modusnya, pemberi pinjaman memanfaatkan data kontak pribadi yang dibagikan kreditur di awal perjanjian di dalam aplikasi, untuk menagih utangnya kepada teman dan koleganya.

Sejak kejadian-kejadian tersebut, pemerintah Indonesia mendorong Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Dengan adanya undang-undang tersebut, pengumpulan, penyimpanan, hingga pemanfaatan data pribadi akan diatur agar bisa melindungi hak privasi seseorang.

Pada situs dpr.go.id dituliskan bahwa RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi sudah masuk program legislasi nasional 2015-2019, bahkan masuk dalam daftar prioritas. Namun, hingga medio 2019 RUU tersebut tidak kunjung rampung.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *