Kemenag Akan Atur Pokok Ajaran Agama

TahuBerita.com, Jakarta

“Mungkinkah kita menjabarkan pasal 1 dan 4 terkait penafsiran pokok-pokok ajaran agama untuk menyempurnakan UU PNPS tahun 1965, atau mencari wadah hukum lainnya?” petikan ucapan Menteri Agama, Lukman
Hakim Saifuddin, saat rapat dengan sejumlah pejabat Kemenag membahas isu-isu keagamaan di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (11/02/2018).

Lukman mengawali rapat dengan paparan tentang perlunya aturan terkait persoalan penodaan dan penistaan agama. “Problemnya ada kekosongan hukum dan norma yang mestinya menjadi acuan penegak hukum dari berbagai kasus baik itu penodaan agama, pelecehan agama dan penistaan agama yang hingga saat ini belum ada kejelasan hukum,” ujarnya.

Pada UU PNPS 1965 dikatakan, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Stanley R Rambitan yang merupakan seorang Teolog dan Dosen Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam tulisannya di satuharapan.com mengatakan bahwa agama adalah sistem ajaran dan praktik hidup yang didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan terhadap sosok ilahi yang diyakini memiliki kekuatan dan kekuasaan tertinggi yang jauh melebihi kemampuan manusia.

Stanley menjelaskan bahwa sebagai ekspresi iman pribadi dalam pikiran dan perkataan dalam praktik hidup sebagai ritus dan perilaku etis-moral dan spiritual, manusia betul-betul mengalami dan menikmati kebebasannya. Seseorang, di ruang pribadinya, dapat berdoa kepada Tuhan, melaksanakan ritual dengan menggunakan gaya dan kata-kata yang sesuai keinginannya.