Permendagri Penelitian buat Gaduh, Kini Dicabut

31
views
Soedarmo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

TahuBerita.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). “Dengan berbagai pertimbangan saya sebagai  Mendagri membatalkan Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan khususnya akademisi,  lembaga penelitian dan DPR secara mendalam,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (06/02/2018).

Banyak aktivis dan peneliti mempersoalkan isi Permendagri tersebut. Peraturan itu dianggap berpotensi mengekang penelitian. Salah satu yang paling digugat adalah klausul dampak negatif yang ada di Permendagri.

Berdasarkan pengamatan, beberapa kali frasa ‘dampak negatif’ dituliskan dalam Permendagri tersebut. Salah satunya terdapat pada pasal 2 yang berbunyi, “Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian”.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo, berpendapat bahwa memang harus ada ukuran-ukuran soal dampak negatif. Misalnya, seperti apa dampak negatif itu. Diakuinya, ketentuan tentang itu kurang jelas dan detil.

Soedarmo juga mengakui, dalam penyusunan revisi Permendagri, pihaknya memang belum melibatkan peneliti. Hanya kementerian dan lembaga yang dilibatkan. Selain itu, Permendagri juga belum disosialisasikan. Namun, Soedarmo menegaskan, jika kemudian perlu ada perbaikan, pihaknya siap merevisi lagi, agar aturan bisa lebih baik lagi.

Meski demikian, Soedarmo menganggap Permendagri yang baru akan mempermudah peneliti. Pada Permendagri yang baru, kata dia, begitu peneliti dapat surat izin dari perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, misalnya ke Papua, setelah mendapat SKP  langsung bisa meneliti ke papua. Jadi, tidak harus melalui Kesbangpol di provinsi atau  kabupaten dan  kota yang jadi tempat penelitian.

“Sebetulnya Permendagri ini lebih mempermudah para peneliti. Enggak ada hal yang memperberat para peneliti untuk melakukan penelitiannya baik institusi maupun perorangan,” ujarnya.