MK Adili Sengketa Suara Pilkada 12 Daerah

Jakarta (tahuberita.com): – Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut sudah ada 12 daerah yang mendaftarkan gugatan sengketa pilkada 2017. MK menegaskan hanya akan menangani sengketa hasil perhitungan suara pilkada serentak 2017. Adapun sengketa lainnya, meski masih terkait pilkada, diminta diselesaikan oleh lembaga lain.

“MK akan konsisten dengan putusannya. Kalau sengketa karena pencalonan, bukan perselisihan hasil, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perkara itu seharusnya sudah diselesaikan di tingkat yang berwenang untuk mengatasi masalah itu,” ucap Ketua MK, Prof Dr Arief Hidayat, dalam jumpa pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Perselisihan di luar hasil suara seperti gugatan pencalonan yang tidak sesuai syarat. Atau dalam waktu 6 bulan sebelum pilkada, inkumben melakukan rotasi PNS di wilayahnya. Pelanggaran itu diselesikan di PTUN atau pihak lain di luar MK. “Pilkada 2017 diselenggarakan di 101 daerah provinsi, kabupaten dan kota, perkara yang masuk itu dua belas,” ujar Arief.

Selain syarat di atas, MK juga menegaskan tidak sembarang selisih hasil suara bisa digugat ke MK. Ada syarat lain yaitu selisih tidak boleh lebih dari 2 persen. “Ada syarat signifikan mulai dari presentase setengah persen sampai dua persen. Kalau tidak memenuhi syarat ini percuma kalau mau adukan ke MK. Kalau mau sengketa di sini tolong pelajari putusan kita waktu menangani Pilkada tahun 2015,” kata Arief.

Sementara itu, juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan ada dua belas┬ádaerah yang sudah melaporkan sengketa secara langsung dengan mendatangi kantor MK. “Ada 12, tadi 12 permohonan sudah kita terima sampai hari ini. Belum ada nambah lagi, peserta ada 12 ini offline saja. Kalau online saya kira sampai hari ini belum ada,” ujarnya di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017).

MK sendiri membuka pendaftaran penanganan perkara perselisihan hasil pilkada serentak 2017 dengan jalur online dan offline. Fajar mengatakan daerah yang jauh dari Ibu Kota dapat mendaftarkan langsung gugatannya melalui website resmi MK tanpa datang langsung ke kantor MK. “Ada e-perkara, sudah langsung diurus aja di-upload. Itu artinya untuk memenuhi syarat waktu tiga hari kerja itu. Enam hari karena ada perbaikan permohonan, yang penting tiga hari kerja itu sudah masuk itu ada perbaikan, baik yang offline maupun online,” jelas Fajar.

Fajar menyebut 12 daerah yang telah mendaftar tersebut adalah Kabupaten Takalar, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Dogiyai, Kota Kendari, Kota Salatiga, Kabupaten Bombana, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Jepara, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarmi.

Sementara itu, petugas kepolisian juga terus melakukan pengamanan di kantor MK selama masa pendaftaran. Proses pendaftaran hingga saat ini masih berlangsung kondusif. “Lembaga MK sendiri ada tambahan polisi, saya kurang tahu polwan cantik dan polisi gantengnya. Sejauh ini polisi sudah sangat memadailah, belum perlu ada bantuan yang lain,” ucapnya.

You May Also Like

Leave a Reply

%d bloggers like this: