Dana Desa Naik, Inflasi Perdesaan Terus Menanjak

28
views
Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT

TahuBerita.com, Jakarta – “Pak Presiden dalam tiga tahun ini telah memberikan dana desa Rp127 Triliun. Ditambah tahun 2018 dana desa yang turun sebesar Rp60 Triliun. Ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo pada acara puncak Peace Festival di Area Plaza Gandaria City, Jakarta, Sabtu (10/2).

Eko melanjutkan, dana desa tahun 2018 memberikan perhatian khusus terhadap desa-desa miskin dengan mengubah formula pembagian dana desa. “Tahun 2017 dana desa yang terserap hampir 99 persen. Tahun 2018 dana desa masih sama dengan tahun 2017, Rp 60 Triliun, tapi pembagiannya sekarang berubah menjadi 90:10 menjadi 80 dibagi rata dan 20 afirmasi. Kalau dulu desa dapat dana desa sekitar Rp800 juta – Rp1,5 Miliar, sekarang ada (desa) yang dapat di bawah Rp800 juta tapi hanya sedikit. Sementara desa yang miskin akan dapat dana lebih banyak,” terangnya.

Berdasarkan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE) Badan Pusat Statistik (BPS) edisi Februari 2018, inflasi perdesaan naik sebesar 1,22 persen pada Januari. Inflasi terjadi di 33 provinsi dan tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,13 persen.

Kenaikan inflasi ini tercatat terjadi sejak Oktober 2016. Pada Oktober 2016 naik 0,13 jadi -0,14 persen, November 2016 naik 0,5 jadi 0,36 persen, Desember 2016 naik 0,68 jadi 1,04 persen, dan Januari 2017 naik 0,18 jadi 1,22 persen. Inflasi perdesaan Januari 2018 sebesar 1,22 persen, menurut BPS, dipicu oleh naiknya harga komoditas beras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan rokok kretek filter.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, mengungkapkan bahwa Kemendes PDTT terus membangun berbagai sistem pengawasan terkait pengelolaan dana desa. “Dana apapun, tidak hanya dana desa, harus dilakukan pengawasan. Kemendes PDTT pun bekerjasama dengan berbagai organisasi untuk membantu pengawasan pembangunan yang ada di desa. Harapannya, dana desa betul-betul mengalir dari pusat hingga ke desa dan sesuai peruntukannya,” ujar Anwar Sanusi dalam Dialog Publik Peran Serta Masyarakat: Pemantauan dan Pengawasan Berbasis Masyarakat yang diselenggarakan Harian Kompas di Desa Pandanglandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Sabtu lalu (10/02.2018).